Responsive Advertisement

Tour Tol Sumatera Almisbat Dianggap Cederai Warga yang Belum Terima Ganti Rugi

Tour Tol Sumatera Almisbat Dianggap Cederai Warga yang Belum Terima Ganti Rugi
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo meninjau pembanguan ruas tol Trans Sumatera. Tampak di foto Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (berbatik biru) turut mendampingi Presiden. 
Tour Tol Sumatera Almisbat Dianggap Cederai Warga yang Belum Terima ganti Rugi
Laporan Reporter Tribun Lampung Sulis Setia Markhamah
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung Gindha Ansori Wayka menganggap tur Jalan Tol Sumatera Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Lampung telah mencederai dan menyinggung hati sebagian pemilik tanah yang terkena pembebasan lahan tol.
Menurut Gindha, hingga kini mayoritas warga belum menerima ganti rugi karena dipaksa bertempur di pengadilan terkait sengketa lahan. Menurutnya, meski negara sudah membayar tetapi uang ganti rugi sebagian pemilik lahan masih transit di Pengadilan karena terbentur sengketa lahan. Ini merujuk Pasal 42 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
"Sejauh ini negara diduga tidak peduli karena menganggap sudah membayar, sementara rakyat dibiarkan berdarah-darah untuk mendapatkan haknya hingga bertahun-tahun. Contohnya pembebasan lahan untuk kepentingan Gas Negara PT PGN Negeri Besar Way Kanan yang baru tuntas setelah 14 tahun," kata Gindha, melalui rilis yang diterima Tribun, Sabtu (2/3/2019) sore.
Gindha melanjutkan, negara hadir hanya saat penetapan lokasi, sesuai Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2012 dan sengketa bentuk dan besaran ganti kerugian sesuai pasal 38 UU Nomor 2 Tahun 2012. "Tapi faktanya ganti rugi belum sampai ke tangan yang berhak karena masih di-konsinyasi di Pengadilan," tambahnya.
Menurut Gindha, untuk mengatasi carut marut ini pemerintah didesak segera menerbitkan regulasi dengan dasar hukum Pasal 41 Ayat (5) UU No 2 Tahun 2012, yang menjelaskan "Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak"
Melalui dasar hukum tersebut, meskipun masih ada sengketa, ganti rugi jalan tol dapat direlisasikan terlebih dahulu, karena tanggung jawabnya ada pada yang berhak.
"Sejauh ini Pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional tidak punya keberanian dan kurang progresif dalam mengambil langkah untuk kepentingan rakyat ini, meskipun yang telah direalisasikan adalah surat kepemilikan yang sama yakni sertifikat hak milik karena takut dianggap korupsi," bebernya.
Di dalam Pasal 43 UU No 2 Tahun 2012, menurut Gindha, nampak sekali dugaan arogansi negara.
Isi pasal itu menjelaskan, saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian yang sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), yang menyebutkan, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
"Kalau ganti ruginya tidak bermasalah, Pasal ini halal untuk diberlakukan. Akan tetapi kalau masih di-konsinyasi di Pengadilan, lalu ketentuan Pasal ini yang diterapkan, negara harus hadir dalam membatasi waktu sengketa antar masyarakat terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum," terang Gindha.
Jika Pemerintahan Joko Widodo membiarkan sengketa ini masuk dalam sengketa kepemilikan biasa yang harus melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dipastikan akan menelan biaya dan waktu yang begitu panjang, negara bisa dianggap arogan dalam menguasai hak rakyatnya. "Pembiaran ini diduga akan menimbulkan bentuk kesewenangan negara dan pelanggaran HAM oleh negara atas rakyatnya," tuntasnya. (rls)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement