Responsive Advertisement

Diduga Salahi Aturan, Kadis PMK Lamteng Diduga Simpangkan DD & ADD Rp6 M

 
0
191
    
LAMPUNG TENGAH ( PENA BERLIAN ONLINE)-Oknum mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK), Kabupaten Lampungtengah (Lamteng), inisial ( ZI), diduga kuat  melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN) anggaran,  Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), pada Tahun 2018. Dari hasil KKN tersebut oknum Kepala Dinas PMK beserta rekanan bisa meraup keuntungan mencapai Rp.6.000.000.000, lebih.
Modus yang diduga dilakukan mantan Kepala Dinas PMK ZI dengan cara merekayasa mengadakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, dengan memungut anggaran kepada setiap kepala kampung senilai Rp20.000.000 perkampung. Oknum Kepala Dinas tersebut diduga kuat pula telah melanggar Permendes No.19 Tahun 2017 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa TA 2018 pasal 7.
Terungkapnya kasus ini berawal dari pengakuan sejhumlah narasumber yang minta dirahasiakan idetitasnya mengaku jika Oknum Kepala Dinas Tersebut beserta rekanan terkesan memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri.
“Padahal pengembangan kapasitas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelolakan oleh masing-masing desa atau badan dengan bekerjasama antar-des (4) Swakelola     oleh     badan     kerjasama     antar-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar- desa,”ujar sumber lain yang dikonfirmasi secara terpisah pada Minggu (3/3/2019).
Narasumber menjelaskan, dalam permendes Nomor 19 Tahun 2017, dinyatakan bahwa penggunaan Dana Desa dalam rangka pemberdayaan, harus dilakukan dengan prinsip swakelola oleh desa, dimana pengadaan barang atau jasa mulai perencanaan, dikerjakan dan diawasi oleh masyarakat kampung itu sendiri.
“Yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, justru pada TA 2018, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lampung Tengah diduga bekerja sama dengan pihak ketiga yang bukan berasal dari Lampung Tengah dan tidak melaksanakan pasal 7 peraturan menteri desa PDTT tersebut. Pelatihan tersebut seharusnya dilakukan oleh kampung atau oleh badan kerja sama antar desa, bukan diserahkan pada pihak ketiga,”ungkapnya.
Terpisah, salah satu Kepala Kampung yang ada di kabupaten setempat, juga minta tidak ditulis namanya mengaku, semua menyatakan bahwa pelatihan tersebut diarahkan Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lampung Tengah, ZI, untuk diserahkan pada pihak ketiga tanpa adanya proses musyawarah antar desa, bahkan kecamatan sebagai perpanjang tangan Bupati tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan pelatihan ini.
“Pelatihan dibagi kedalam empat termin. Termin pertama yakni Bimtek peningkatan kapasitas bagi aparatur kampung melalui sosialisasi permendagri No.20 Tahun 2018, lalu termin kedua yaitu Bimtek pengelolaan BUMDES, Ketiga Bimtek pengelolaan asset desa dan termin ke-empat Workshop pembuatan profil desa. Jadi pelatihan tersebut diadakan selama empat hari,”jelas narasumber.
Narasumber mengatakan pelaksanaan pelatihan dadakan di Bandarlampung, pada Bulan November sampai dengan Desember 2018. Padahal Lampung tengah masih kata dia, memiliki lokasi yang representative untuk melakukan pelatihan semacam itu, sehingga uang tidak beredar dikampung melainkan hanya beberapa orang saja serta hannya aparatur kampung yang terlibat dalam pelatihan tersebut.
“Jika dilaksanakan dikampung masing-masing pelatihan tersebut akan dapat mengikutsertakan aparat kampung lebih banyak lagi sehingga tujuan pelatihan dapat tercapai lebih maksimal,”sesal narasumber.
Narasumber berharap kepada Kementrian Desa dan aparat penegak hukum harus segera mengaudit pelaksanaan peltihan ini yang diduga adanya indikasi korupsi dan penyahgunaan penggunaan Dana Desa TA 2018.
“Dana Desa merupakan uang rakyat yang peruntukannya untuk kesejahteraan rakyat desa. Sehingga di TA 2019 hal ini tidak terulang lagi,”ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris PMK kabupaten setempat, Laksono saat diminta tanggapan terkait masalah tersebut melalui via telponnya mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasannya.” Saya Koordinasikan dengan pak kadis dulu,”ujarrnya singkat pada Minggu (3/3/2019).
Halsenada juga saat kru media ini menindaklanjuti berita ini kepada Inspektorat Kabupaten Lampungtengah, melalui Irban  2 yakni, Yasir, baik secara korvirmasi tertulis maupun lewat via telpon.
“Semua ada prosedur dan aturan, dan saya selaku bawahan bertindak tentunya atas petunjuk pimpinan saya, mohon maklum bos,”ujar Yasir singkat.
Seperti kita ketahui pada pemberitaan sebelumnya, Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedang giat-giatnya melakukan Oprasi Tangkap Tangan (OTT), di Kabupaten Lampun Tengah, namun nampaknya belum memberikan efek jera kepada sejumlah oknum pejabat dikabupaten setempat.
Pasalnya salah satu oknum mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK), Kabupaten Lampungtengah (Lamteng), inisial ( ZI), diduga kuat masih berani dan nekat mennyalahgunakan bantuan Dana Desa (DD), pada Tahun 2018. Sehingga akibat perbuatan oknum tersebut negara ditaksir mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah.
Perbuatan yang dilakukan oleh oknum mantan kepala dinas PKM tersebut, diduga melanggar amanat Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga siapapun pemimpin republik ini wajib mengalokasikan dana desa setiap tahunnya dengan benar.
Berdasarkan pengakuan sejumlah narasumber yang minta dirahasiakan idetitasnya mengatakan, modus yang dilakukan oleh oknum mantan Kepala Dinas PMK, kabupaten setempat, ZI dengan cara mengadakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur kampung.
“Kegiatan yang dilakukan oleh oknum tersebut diduga telah melanggar Permendes No 19 tahun 2017 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa TA 2018 pasal 7,”ungkap narasumber pada Sabtu (2/3/2019).
Narasumber menjelaskan, pengembangan kapasitas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh  desa atau badan kerja sama antar Desa (4) Swakelola     oleh    badan     kerjasama     antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerjasama antar- Desa.
Selain itu, masih kata narasumber berdasarkan permendes 19 tahun 2017 dinyatakan bahwa penggunaan Dana Desa dalam rangka pemberdayaan, harus dilakukan dengan prinsip swakelo oleh desa, dimana pengadaan barang/jasa mulai perencanaan, dikerjakan dan diawasi oleh masyarakat kampung itu sendiri.
“Namun Yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, pada TA 2018, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lampung Tengah justru diduga bekerja sama dengan pihak ketiga yang bukan berasal dari Lampung Tengah dan tidak melaksanakan pasal 7 peraturan menteri desa PDTT tersebut. Pelatihan tersebut seharusnya dilakukan oleh Kampung atau oleh badan kerja sama antar desa, bukan diserahkan pada pihak ketiga,”katanya.
Terpisah, mantan Kepala Dinas PMK kabupaten setempat, ZI saat dikonfirmasi melalui pesan WhatssApp, meski aktif dan sudah dibaca namun tidak membalas. Parahnya lagi nomor WhatssApp milik redaksi media Pena Berlian Online diblokir.
Kasus ini akan dikupas hingga mendalam pada edisi mendatang. Untuk melepaskan unsur praduga tak bersalah, Redaksi Media Pena Berlian Online, akan meminta tanggapan kepada sejumlah intasi terkait.(Team).

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement