Soal Taman Kehati, DPRD Mesuji Dinilai Lamban
Share to TwitterShare to LinkedInShare to LINEShare to WhatsApp
Foto : istimewa
Menurutnya, adanya pungutan (retribusi) tanpa payung hukum (Perda), tentang ketidak jelasan hingga saat ini siapa pengelolanya, dan bungkamnya pihak legislatif kepada publik semeskinya direspon cepat oleh DPRD untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.
Ia menjelaskan, dalam pasal 371 juga telah dijelaskan bahwa DPRD memiliki hak interpelasi yaitu meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah dan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Ini ada apa? Mengapa DPRD seolah tidak ada “taji” melihat persoalan yang sudah jelas menjadi pertanyaan publik," kata Gindha, Senin (24/7/2017).
Gindha menambahkan, DPRD sebaiknya melakukan langkah-langkah berdasarkan undang-undang yang mengamanahkannya.
"Jangan menunjukkan ke mata publik seolah-olah tidak memiliki mata dalam melihat pembangunan. Prosesnya harus dijalankan, hal ini penting untuk menjaga nama baik lembaga sekaligus mengevaluasi ketika ada kesalahan yang dilakukan pemerintah daerah. Ketika DPRD tidak melakukan itu, artinya DPRD hanya memakan gaji buta tanpa memberikan kinerja," kritiknya.
Diketahui sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Mesuji, Supriyanto, berharap Tim Saber Pungli memeriksa Bupati Mesuji terkait ketidaksesuaian fungsi Taman Kehati menjadi tempat wisata (waterboom), tidak adanya payung hukum pengelolaan (Perda), hingga indikasi terjadinya pungutan liar (Pungli) secara blak-blakan di mata umum.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji, Musholi Rais, hingga hari ini belum mengetahui siapa sebenarnya pengelola waterboom yang menjadi primadona nomor satu masyarakat Mesujitersebut.
"Bupati masih di Jakarta, besok saya tanyakan secara lisan dulu siapa pengelolanya dan untuk pembahasan perdanya nanti saya tanyakan pada Ketua DPRD, Fuad Amrullah.,SE ," ucapnya.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Mesuji, Suyadi mengaku tidak mengetahui siapa pengelolanya dan berencana akan membahas secara internal terlebih dahulu di komisi A untuk memanggil Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait perizinan pariwisata.
Sementara, Kapolres Mesuji, AKBP Prianto Teguh Nugroho mengatakan pihaknya masih terus mendalami masalah tenggelamnya pengunjung waterboom Mesuji. "Kita professional saja, terus berlanjut melakukan proses penyelidikan, dan melaksanakan tugas yang harus kita perbuat dan laksanakan," ucapnya.
Berlarut-larutnya kisruh pengelolaan taman kehati ini bukan hanya berdampak pada kecewanya masyarakat Mesuji yang haus akan hiburan dengan ditutupnya tempat wisata tersebut dengan alasan masih dalam perbaikan, tetapi juga memantik sejumlah elemen masyarakat membangun aliansi untuk mengungkap ketidakbenaran pengelolaan sarana permainan air (waterboom) dengan melaporkannya ke penegak hukum dan pemerintah pusat.(RED)
Posting Komentar