Responsive Advertisement

Sanksi bagi Perusahaan yang Angsur Gaji Pekerja


Net
Upah buruh 
Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin 
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yth Pengamat hukum. Saya pekerja salah satu perusahaan di Bandar Lampung. Saya dan mayoritas pekerja mengeluh karena gaji bulanan kami diangsur perusahaan. Alasan manajemen kondisi perusahaan yang sedang kesulitan keuangan
Yang ingin saya tanyakan, apakah dari sudut pandang hukum perusahaan tersebut melanggar aturan yang ada?. Bila ada apa sanksinya? Terima kasih
Pengirim +62852 69796xxx
Dikenakan Denda dan Wanprestasi
Pada prinsipnya upah atau gaji karyawan sebuah perusahaan itu tidak dapat dibayar dengan cara mencicil. Hal ini harus sesuai dengan perjanjian kerja yang telah dibuat karena mengatur periodesasi (waktu) pembayaran gaji atau upah tiap bulannya.
Aturan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Isinya adalah "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan".
Selain itu, Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan juga mengatur perjanjian kerja. Di antaranya memuat besarnya upah dan cara pembayarannya, sehingga apabila tidak ada perjanjian dan tidak berdasarkan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. maka pengusaha telah melakukan wanprestasi dan harus dikenakan denda.
Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di mana pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dalam hal, hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan atau hari istirahat mingguan, maka pelaksanaan pembayaran upah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, diatur pula bahwa pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu, sehingga apabila pembayaran gaji atau upah tidak sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan bersama dan peraturan perundangan, maka tidak diperkenankan secara hukum.
Gindha Ansori Wayka SH MH
Pengamat Hukum di Bandar Lampung


Artikel ini telah tayang di tribunlampung.co.id dengan judul Sanksi bagi Perusahaan yang Angsur Gaji Pekerja, http://lampung.tribunnews.com/2019/02/21/sanksi-bagi-perusahaan-yang-angsur-gaji-pekerja.
Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: soni

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement