Responsive Advertisement

KPKAD Sikapi Kecurangan PUPR Lampung

Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Gindha Ansori Wayka
Bandarlampung,-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung terindikasi melakukan kecurangan tak sesuai dengan kontrak kerja dalam pekerjaan pembangunan rehabilitasi Jalan di jalan Trimulyo link 058 Kabupaten Tanggamus tahun 2017 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung.
Belanja modal sebesar Rp1.678.492.930.00 yang digelontorkan pemerintah Provinsi Lampung, direalisasikan sebesar Rp.1.451.484.672.695.64 sekitar 86,48 persen. Realisasi tersebut dianggarkan belanja modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp.793.793.903.357,00.
Dari 25 paket yang didampingi konsultan dari universitas Bandar Lampung (UBL) proyek pembangunan dan rehabilitasi jalan menunjukan bahwa ketebalan item pekerjaan AC-WC,AC-BC perkejaan beton semen kepadatan aspal dan mutu beton tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak Rp1.866.816.791,34 pada proyek ruas jalan Ulu Semong-Trimulyo (Link 058) di Kabupaten Tanggamus dilaksanakan oleh PT.BLP berdasarkan kontrak Nomor 03/KTT/KSI PUPR.82/PJ-TGM.13/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp2.968.401.000,00 jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender mulai tanggal 18 Juli s.d 15 Desember 2017 jika pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 persen dan telah diserahterimakan berdasarkan BAST nomor 20/PHO/RJ-TGM.13/PUPR-KSI-82XI/2017 tanggal 20 November 2017.
Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran sebanyak dua kali sebesar Rp2.671.560.900,90 (90) persen melalui SP2D Nomor 920/02780/SP2D-LS/VI.02/2027 tanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp593.680.200,00 dan SP2D Nomor 920/07282/SP2D-LS/VI.02/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp2.077.880.700,00.
Dari hasil pengujian ketebalan lapisan perkerasan AC-BC diketahui bahwa ketebalan yang terpasang bervariasi antara 4,76 s.d 6,52 cm dengan toleransi AC-BC 0,4 cm dengan ketebalan AC-BC 6 cm. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan pemeriksa keuangan (BPK) Provinsi Lampung diketahui terdapat item tidak sesuai dengan kontrak minimal sebesar Rp91.189.382,12.
Terpisah, Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Gindha Ansori Wayka, angkat bicara terkait hasil temuan BPK Lampung dapat dijadikan sebagai alat bukti dan petunjuk bagi aparat penegak hukum untuk memproses pelaksana dan pihak terkait yang diduga telah menyebabkan adanya temuan tersebut.
“Dapat dipastikan setiap tahunnya akan banyak ada temuan, bayangkan jika BPK atau BPKP tidak melakukan audit tentunya negara ini bisa bangkrut oleh oknum rekanan dan pelaksana dari dinas yang nakal,” Jelas Dosen pendidikan Budaya Anti Korupsi Poltekkes Tanjung Karang.
Ditambahkannya, dalam praktek di birokrasi pemerintahan terkadang terhadap hasil audit BPK pelaksana dn pihak rekanan hanya diwajibkan untuk mengembalikan ke kas negara atas kerugian dimaksud jika tidak maka akan dilakukan proses penegakan hukum atasnya.
“Dan ini pada dasarnya bertentangan dengan semangat penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi karena mengembalikan kerugian negara tidak menghapus sifat pidana sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3,” bebernya. (TIM)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement