Responsive Advertisement

KPKAD Minta Aparat Penegak Hukum Usut Aktor Intelektual Penyelewangan Anggaran Pringsewi Featured

Wednesday, 15 August 2018 21:21

Muaramedia.com, Pringsewu, Ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) provinsi Lampung Gindha Ansori Wayka, SH.MH. mengungkapkan kepada media, Rabu, (15/8 /2018) ,bahwa kasus-kasus KKN di Kabupaten Pringsewu ada beberapa aspek yang perlu dikaji , adalah terjadinya berbagai penyimpangan anggaran  di daerah otonom dan dampak penderitaan yang dialami oleh publik sebagai sisi buram otonomi , tidaklah musti disikapi dengan penolakan terhadap kebijakan desentralisasi itu sendiri. 
 
Desentralisasi dengan segala macam konsekuensi yang menyimpang dari keinginan yang diharapkan, sangat tidak mungkin dibalikkan kembali (resentralisasi). Karena bagaimana pun proses desentralisasi tidak mungkin dihentikan lagi. Adalah tugas pemerintah, publik dan stakeholder sebagai elemen masyarakat harus kritis untuk terus melakukan monitoring, pengawasan, supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga berbagai penyimpangan dan sisi buram yang terjadi dapat terus diminimalisasi dan diperbaiki menjadi lebih membawa kemanfaatan bagi publik luas
 
Jalan yang harus dilakukan adalah bukan dengan membalik arah desentralisasi menjadi pemusatan kembali (resentraliasi) melainkan dengan menata ulang dan melakukan evaluasi menyeluruh atas implementasi otonomi daerah yang menyimpang pada tingkat implementasinya. 
 
"Sebab bagaimana pun resentralisasi bukan merupakan pilihan tepat, seperti sikap pemerintah belakangan yang sepertinya ada kesan hendak menarik kembali kewenangan yang telah diberikan kepada daerah” jelasnya
 
Menurutnya, sudah saatnya kepala Daerah ( Bupati ) harus bertindak tegas terhadap para  Eselon I,II,III dan IV yang  memegang posisi strategis untuk dilakukan pengawasan secara menyeluruh, jangan biarkan uang rakyat tergerus oleh kepentingan.
 
"yang paling penting juga Aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus-kasus kebocoran anggaran yang terjadi di Pringsewu,“ berang Anayori.
 
Ansyori juga menilai kasus yang menjerat kepala dinas Imfokom, BPLH bebera tahun lalu disebabkan  salah urus managemen.
 
"termasuk juga dalam pengawasan tata kelola keuangan dan merupakan fenomena gunung es dari berbagai kasus yang ada “ ungkapnya.
 
Ia berharap kasus –kasus dugaan korupsi yang menimpa para pejabat tersebut menjadi kunci masuk untuk membenahi kekacauan tata kelola keuangan di Pemda Pringsewu akibat ‘salah urus’. Ia meminta kepada aparat penegak hokum untuk tidak hanya memeriksa kasus korupsi kelas teri melainkan juga membidik aktor intlektualnya.
 
Dia juga menilai terhadap kompetensi jabatan mencakup kebijakan managemen terhadap tingkat jabatan tertentu yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi sesuai dengan keahliannya, sehingga dalam mengambil keputusan menjadi lebih tepat, namun hal tersebut justeru sangat tidak sesuai dengan posisi jabatan yang diberikan, dari pantauan di lapangan ditemukan beberapa hal yaitu bahwa Pejabat yang ditempatkan oleh Pemda setempat  tidak melakukan penelitian kualifikasi atau persyaratan Pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipenuhi untuk menempati posisi jabatan yang diembannya. 
 
Dalam menempatkan posisi pada jabatan Pengadaan Barang dan Jasa, pemerintah pusat telah mengatur melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dimana setiap PPK dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa diwajibkan memiliki 'Sertifikasi Keahlian', akan tetapi masih sedikit yang memiliki sertifikasi tersebut, hal tersebut dikarenakan kurangnya penyelengaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta bimbingan tekhnis khususnya terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban belanja modal infrastruktur yang masih banyak terdapat kelemahan.
 
Demikian juga terhadap kinerja aparat penegak hukum terutama pihak Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan kasus korupsi, karena selama ini pihak penyidik aparat Hukum  belum ada target cakupan yang memadai dalam penanganan kasus korupsi.
 
" untuk itu harus ada target penanganan agar tidak terkesan dipeti es kan.penyidik hukum  harus mempunyai target penanganan kasus korupsi agar tidak membias kepercayaan masyarakat dan transparan,"jelas Ansyori.
 
Ia mengatakan, kalau penegak hukum serius sebenarnya tak sulit mengusut kasus sampai tuntas. Salah satu caranya dengan memanggil pihak-pihak yang mengungkap pertamakali kasus ini untuk dimintai keterangan. Kemudian, keterangan tersebut diverifikasi dengan pejabat yang bersangkutan. 
 
"masuk akal kalau kasus ini dinilai ada unsur Nepotismenya. Pasalnya,tenaga Honorer / PDHL yang di jadikan pengawalan dan pengamana orang orang petinggi pejabat setempat,"Tutupny

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement