Responsive Advertisement

KPKAD Kecam Praktik Kotor DKP Lampung


Bandarlampung,-Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Gindha Ansori Wayka, mengecam kecurangan pekerjaan lokalisasi kolam Pelabuhan Labuhan Maringgai, milik Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, serta menyunat upah para pekerja yang seharusnya dibayar perjam justru dihitung perhari, Selasa (11/12/2018).
Ghinda menegaskan, oknum yang bermain jangan berlindung di penyimpangan yang bersifat administratif lalu kemudian rekanan akan berbondong-bondong untuk tidak mengerjakan pekerjaan kotor tidak sesuai kontrak, karena mereka beranggapan bahwa coba-coba menyimpang kalau ada temuan bisa dikembalikan dan tidak ada sanksi hukumnya.
“Dapat dipastikan setiap tahunnya akan banyak ada temuan, bayangkan jika BPK atau BPKP tidak melakukan audit tentunya negara ini bisa bangkrut oleh oknum rekanan dan pelaksana dari dinas yang nakal.
Pada dasarnya jika ada temuan karena tidak sesuai dengan kontrak maka itu masuk dalam dugaan tindak pidana dan harus diproses hukum.
“Karena tanpa alasan melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga ini dikategorikan sebagai perbuatan percobaan untuk korupsi,” kata Dosen pendidikan Budaya Anti Korupsi Poltekkes Tanjung Karang.
Ditambahkannya, pada dasarnya bertentangan dengan semangat penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi karena mengembalikan kerugian negara tidak menghapus sifat pidana sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
“Dalam praktek di birokrasi pemerintahan terkadang terhadap hasil audit BPK pelaksana dn pihak rekanan hanya diwajibkan untuk mengembalikan ke kas negara atas kerugian dimaksud jika tidak maka akan dilakukan proses penegakan hukum atasnya,” bebernya.
Diberitakan sebelumnya, kecurangan pekerjaan lokalisasi kolam Pelabuhan Labuhan Maringgai, milik Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung semakin memperlihatkan mengeruk keuntungan sendiri, Senin (10/12/2018).
Pasalnya, terkait galian tanah untuk dimuat menggunakan dam truk dengan eksavator ke Ponton ke ponton, juga pembayaran para pekerja dihitung perjam disunat menjadi perhari.
Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung, dari anggaran dana yang digelontorkan sebesar Rp6.893.800.000,00 dikerjakan oleh PT SDT berdasarkan kontak nomor 903/734/V,19-DPA-OPD-DKP/2017 tanggal 4 Agustus 2017 sesuai RAB 36,545,51 harga satuan 25.552, 55 harga satuan terkoreksi 21.923,94 selisih Rp132.609.403,04.
Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan telah diserahterimakan berdasarkan BAST nomor 903/1160/V.19-TANGKAP/2017 tanggal 4 Desember 2017. atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran sebanyak dua kali sebesar Rp 2.821.648.200,00 (95) persen melalui SP2D nomor 920/05821/SP2D-LS/VI.02/2017 tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp 1.485.078.000,00 dan SP2D Nomor 920/06424/SP2D-LS/VI.02/2017 tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp1.336.570.220,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dan koreksi harga satuan pada item pekerjaan galian batu dengan excavator dimuat ke ponton. Hal ini dikarenakan kesalahan pada saat penggunaan analisa harga satuan yang seharusnya dihitung orang perjam menjadi orang perhari sehingga terdapat koreksi pada harga satuan sebesar Rp51.826.992,97.
Terlebih peningkatan breakwater PPP Labuhan Maringgai yang yang dilaksanakan oleh PT KJA berdasarkan kontak nomor 903/1027/V.19-DPA-OPD-DKP/2017 tanggal 29 September 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.970.156.000,00 jangka waktu pelaksanaan adalah selama 90 hari kalender mulai tanggal 29 September s.d 28 Desember 2017.
Dinas kelautan Provinsi Lampung normalisasi kolam Pelabuhan Labuhan maringgai yang dilaksanakan oleh PT SDT berdasarkan kontak nomor 903/734/V,19-DPA-OPD-DKP/2017 tanggal 4 Agustus 2017 sebesar Rp6.893.800.000,00 jangka waktu pelaksanaan adalah selama 120 hari kalender mulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 1 Desember 2017.
Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan telah diserahterimakan berdasarkan BAST nomor 903/1129/V.19-TANGKA/2017 tanggal 28 November 2017. Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 kali sebesar Rp 6.549.110.000,00 (95%) melalui SP2D nomor 920/05278/SP2D-LS/VI.02/2017 tanggal 17 November 2017 sebesar Rp3.446.900.000,00 dan SP2D nomor 920/06541/SP2D.
Sementara pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, Imam PPK DKP Provinsi Lampung saat dikonfirmasi justru terkesan buang badan terkait proyek yang menelan anggaran fantastis terindikasi banyak kecurangan tersebut.
“Pada dasarnya kami ini sama sekali, tidak ada maksud untuk melakukan kecurangan,” kilahnya. (Red)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement