Responsive Advertisement

KPKAD Dukung Upaya KPK Umumkan Calon Kepala Daerah yang Tersangkut Hukum


TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Tersangka Bupati Lampung Tengah Mustafa bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/2/2018). Mustafa diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga terkait kasus suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 
Laporan Reporter Tribun Lampung  Romi Rinando
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG  - Koordinator Presidium Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD), Gindha Ansori Wayka mendukung rencana KPK mengumumkan calon kepala daerah yang terlibat masalah hukum, sebelum proes pilkada selesai.
Menurut dia, apa yang dilakukan KPK merupakan proses penegakan hukum yang sudah lebih dahulu dilakukan penyelidikan dan penyidikan. “Kita dukung, tentunya apa yang dilakukan KPK ini kan sudah melalui penyeldikan dan penyidikan, tidak main-main,” kata Gindha
Baca: Aksi Soleh Menyasar Orang yang Menyadap Karet dan Berkebun
Pengumuman nama calon kepala daerah yang terlibat untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan KPK tidak tebang pilih dan memenuhi rasa keadilan, dan jaminan kepastian hukum bagi peserta pilkada itu sendiri.
Karena jika pengumuman dilakukan pasca pilkada, lanjut staf pengajar hukum UBL, malah bisa menimbulkan masalah baru. “Lebih cepat lebih baik, kalau diumumkan setelah pilkada, bagaimana kalau calon yang menang malah terlibat masalah hukum. Kan yang rugi masyrakat, memilih pemimpin yang bermasalah,” tegasnya
Baca: Rincian Gaji Fantastis Karyawan Pertamina dari OB Hingga Manajer
Namun ia berharap tindakan yang dilakukan KPK tersebut murni penegakan hukum, tidak ada faktor lain ataupun keinginan pihak-pihak manapun untuk menjegal lawan politik menggunakan tangan KPK.
“Kita positif thinking dengan KPK, semoga ini murni penegakan hukum, dan jangan sampai ada kepentingan atau faktor –faktor lain yang membonceng KPK,” pungkasnya
Direktur LBH Bandar Lampung Alian Setiadi mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK, apalagi kasus korupsi merupakan kejahatan extra ordinary yang harus diberantas. Dengan catatan jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan menganggu stabilitas politik.
“Kita mendukung upaya penegakan hukum oleh KPK, tapi yang kita sayangkan langkah KPK untuk mengumumkan nama –nama calonkada yang menjadi tersangka terlambat. Seharusnya dilakukan sebelum proses penetapan calon,” kata Alian.
Karena jika pengumuman tersangka dilakukan sebelum proses tahapan penetapan calon, kata dia  hal itu tidak akan merugikan peserta pilkada dan menganggu proses pesta demokrasi itu sendiri.
“Kita bukan tidak mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK, tetapi seharusnya KPK bergerak cepat, sebelum penetapan calon sudah diumumkan tersangka. Kalau begini bisa menimbulkan persepsi pro dan kontra, dan juga bisa menganggu pesta demorkasi itu sendiri,” ungkap Alian.
Karena sambung Alian, penetapan tersangka terhadap peserta pilkada akan menimbulkan tanda tanya pada publik, apakah yang dilakukan tersebut murni penegakan hukum, atau ada kepentingan lain yang memboncengnya.


Artikel ini telah tayang di tribunlampung.co.id dengan judul KPKAD Dukung Upaya KPK Umumkan Calon Kepala Daerah yang Tersangkut Hukum, http://lampung.tribunnews.com/2018/03/14/kpkad-dukung-upaya-kpk-uumumkan-calon-kepala-daerah-yang-tersangkut-hukum.
Penulis: Romi Rinando
Editor: soni

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement