Kejati Lampung Dinilai Lamban Eksekusi 2 Terpidana Kasus Pajak Fiktif
Bandarlampung- Belum ditahannya 2 terpidana Kasus Faktur Pajak Fiktif Lampung tahun 2012, Deviyana Sandi dan Sigit Gun Cahyo menjadi pertanyaan besar.
Sejatinya surat Salinan Putusan Mahkamah Agung(MA) telah tiba di Pengadilan Negeri(PN) Tanjung Karang Bandarlampung, dan pihak PN pun mengaku telah menerima dan memberitahu ke Kejati Lampung akan surat tersebut.
“Seharusnya untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat hendaknya jaksa segera melakukan eksekusi terhadap terpidana," kata Akademisi dari Universitas Bandar Lampung(UBL), Gindha Ansori Wayka, Rabu (30/11/2016).
“Seharusnya untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat hendaknya jaksa segera melakukan eksekusi terhadap terpidana," kata Akademisi dari Universitas Bandar Lampung(UBL), Gindha Ansori Wayka, Rabu (30/11/2016).
Kasus Pajak Lampung, Siapa Untung? Siapa Buntung?
Praktisi hukum Lampung ini menambahkan, ini merupakan menjadi hak hukum setiap pesakitan hukum untuk segera dieksekusi.
“Jaksa seharusnya lebih tahu akan tugas pokok dan fungsinya, oleh karenanya bekerjanya profesional sehingga tak harus dikritik terlebih dahulu baru melakukan tugasnya,” tegasnya.
Koordinator KPKAD ini menuturkan, ada beberapa kasus yang diduga kuat lambat penanganan eksekusinya oleh Kejati yang menyebabkan masyarakat harus ‘berteriak’.
Praktisi hukum Lampung ini menambahkan, ini merupakan menjadi hak hukum setiap pesakitan hukum untuk segera dieksekusi.
“Jaksa seharusnya lebih tahu akan tugas pokok dan fungsinya, oleh karenanya bekerjanya profesional sehingga tak harus dikritik terlebih dahulu baru melakukan tugasnya,” tegasnya.
Koordinator KPKAD ini menuturkan, ada beberapa kasus yang diduga kuat lambat penanganan eksekusinya oleh Kejati yang menyebabkan masyarakat harus ‘berteriak’.
“Contoh kasus pengendaraan mobil di Kabupaten Pesawaran beberapa waktu lalu,”.
Menurutnya, jika masyarakat tak ‘menjeriti’, maka Jaksa diduga kuat lamban sekali mengeksekusinya.
Menurutnya, jika masyarakat tak ‘menjeriti’, maka Jaksa diduga kuat lamban sekali mengeksekusinya.
“Padahal sudah seharusnya tanpa ‘dijeriti’ lembaga Kejaksaan selaku eksekutor harus bertindak,” ujarnya.
Baca: Rektor IAIN Raden Intan Lampung Dilaporkan ke Kejati
Ia mempertanyakan, bagaimana Kejati mau menjadi lembaga yang profesional jika menjalankan tugasnya saja masih harus ‘dicambuk’ oleh rakyat.
“Kalau sudah ada putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) Jaksa harus siap sedia untuk mengeksekusinya dengan otomatis,” tegasnya.
Sementara Kajati Lampung, Syafruddin saat dikonfirmasi berulang enggan menjawab, kapan 2 terpidana Kasus Pajak tersebut dieksekusi. Pun Kasipenkum Kejati Lampung, Yadi Rahmat. (*) Baca: Rektor IAIN Raden Intan Lampung Dilaporkan ke Kejati
Ia mempertanyakan, bagaimana Kejati mau menjadi lembaga yang profesional jika menjalankan tugasnya saja masih harus ‘dicambuk’ oleh rakyat.
“Kalau sudah ada putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) Jaksa harus siap sedia untuk mengeksekusinya dengan otomatis,” tegasnya.
Posting Komentar