Responsive Advertisement

Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Pidana

YouTube
Gindha Ansori SH MH
Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Pidana
Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin 
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - YTH Akademisi Hukum. Saya mau tanya bagaimana sebenarnya keabsahan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana? Mohon penjelasannya, terima kasih.
Pengirim: +6281279673xxx
Berlaku Sepanjang Tidak Bertentangan dengan Hukum
Karena pertanyaan saudara terkait keabsahan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana, maka hal ini menjadi penting untuk dipahami bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya tindak pidana akan semakin berkembang dan dibutuhkan "instrument pembuktian" yang mendukung.
Sebagaimana yang ada di dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Selain di dalam Pasal 184 (1) KUHAP, didalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diakui bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan hal ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku (Pasal 5 Ayat 1 dan 2).
Hal ini dipertegas kembali di dalam Pasal 44 UU ITE bahwa alat bukti di dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di dalam Undang-Undang ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)".
Dengan demikian keabsahan alat bukti elektronik di dalam hukum acara pidana diakui dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, terkait bagaimana cara alat bukti itu didapatkan atau diperoleh, karena harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
Gindha Ansori
Pengamat Hukum di Bandar Lampung


Artikel ini telah tayang di tribunlampung.co.id dengan judul Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Pidana, http://lampung.tribunnews.com/2019/02/03/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-pidana.
Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: soni

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement