Responsive Advertisement

Granat Akan Demo Polda dan BNN Lampung Kasus Narkoba Sekda Muklis

Sabtu, 11 Februari 2017 - 11:32:28 AM | Rubrik: Hukum


 
INILAMPUNG.Com--Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Lampung akan demo besar-besaran sehubungan keputusan rehabilitasi terhadap tersangka narkoba Sekda Tanggamus Mukhlis Basri pekan depan. Di bawah koordinasi Granat Kota Bandar Lampung, demo akan dihadiri anggota Rayon Khusus Granat Perguruan Tinggi, rayon Granat tingkat kecamatan, serta para relawan DPD Granat Provinsi Lampung. Selain memprotes keputusan rehabilitasi terhadap Mukhlis Basri ke Polda dan BNN Lampung, Granat rencana akan menyampaikan pula keberatan terhadap keputusan Polda dam BNN Lampung kepada amggota DPRD Provinsi Lampung. Plt Ketua Granat Kota Bandar Lampung Gindha Ansori Wayka mengatakan hari ini, Sabtu (11/2), pkl 12.30, Granat Lampung menggelar jumpa pers rencana tersebut di RM Begadang Resto. Ketua DPP Granat Hendri Yosodiningrat hadir pada jumpa pers yang diadakan di rumah makan yang berlokasi di Kupangteba, Telukbetung itu. "Bang Hendri menaruh perhatian besar pada kasus ini," ujar Ansori. Granat, menurut Ansori, kecewa terhadap keputusan Polda Lampung dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Lampung merehabilitasi mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tanggamus Muklis Basri. [caption id="attachment_12230" align="alignleft" width="300"] Ginda Anshori[/caption] Setelah mendapat asesmen dari BNN Lampung, Mukhlis Basri tak lagi ditahan di Polda Lampung. Direktur Ditnarkoba Polda Lampung Kombes Abrar Tuntalanai mengatakan, Mukhlis dipindahkan ke panti rehabilitasi BNN Lampung, sejak Minggu (05/02/2017). Menurut Ansori, keputusan langkah mundur dalam pemberantasan narkoba. "Pengurus dan relawan Granat menganggap putusan yang diambil mencederai rasa keadilan masyarakat," ujar Ansori yang mengkoordinir aksi. Ansori mengataka kepolisian tidak bisa serta-merta memutuskan rehabilitasi terhadap tersangka narkoba. Menurut Ansori, rehabilitasi terhadap tersangka narkoba harus keputusan pengadilan. Granat Lampung menyayangkan langkah Polda Lampung dan BNN Lampung yang terkesan terburu-buru memberikan keputusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. “Seharusnya produk keputusan rehabilitasi pengguna atau pemakai narkoba itu adalah ranahnya pengadilan, sehingga langkah kepolisian dan BNN tak menjadi kontroversi,” kata Ansori. Ansori mengatakan bagi seseorang yang ditangkap karena kasus narkoba maka diupayakan melalui putusan pengadilan dengan segera diurus semacam putusan sela. “Jadi langkah penanganannya hukumnya tetap dilakukan oleh polisi dan BNN, mohon maaf saja mengapa cara ini yang mesti dilakukan karena kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan BNN masih lemah," ujarnya. Ansori menilai pelayanan hukum kepolisian dan BNN tak profesional karena menangkap sekaligus memutuskan rehabilitasi. Kesannya "abuse of power" dalam implementasi peraturan, katanya. “Regulasi soal penanganan pengguna dan pemakai harus disempurnakan jika tidak maka hukum akan dianggap berkhianat tak menggunakan asasnya terutama "equality before the law", semua orang sama2 kedudukannya di mata hukum,” ujar Ansori. (Irul/ilc-4)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement