Responsive Advertisement
Diduga Oknum Eksekutif dan Legislatif Tidak Netral Terkait Anggaran
Sabtu, 17/02/2018 - 10:56:08 WIB

Diduga Oknum Eksekutif dan Legislatif Tidak Netral Terkait Anggaran
TERKAIT:
LAMPUNGPAGI.COM -- Gindha Ansori Wayka Dosen Pendidikan Budaya Anti Korupsi Dan Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Diduga Oknum Eksekutif dan Legislatif tidak netral dalam sebuah anggaran Negara dan Daerah.

Proses penganggaran APBN, APBD dan Pinjaman Derah seharusnya baik eksekutif maupun legislatif melakukannya dalam konteks prosedural berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, "ucapnya.

Tetapi penganggaran APBN, APBD dan Pinjaman Derah  yang terkesan harus dipaksaan termasuk harus melakukan praktek korupsi, suap dan gratifikasi serta ditangkap aparat penegak hukum (KPK, POLRI, KEJAKSAAN) artinya ada pesan yang dikirim ke publik bahwa diduga ada kepentingan pribadi dan kelompok dari  Oknum Eksekutif dan Legislatif di dalam kepentingan sebuah anggaran sehingga harus menyimpang dan menabrak ketentuan hukum yang berlaku.

Ansori menambahkan, Di Lampung, diduga minimal sudah ada dua kasus fenomena yang menunjuk persoalan kepentingan atas sebuah anggaran yang tertangkap basah oleh KPK RI yakni kasus Gratifikasi mantan Bupati Tanggamus dan Operasi Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah, di samping itu terkait penganggaran APBN pun ada politisi Lampung yang ditahan oleh KPK RI.

Dengan demikian, keberadaan  Oknum Eksekutif dan Legislatif diduga tidak netral dalam proses penganggaran APBN, APBD dan Pinjaman Dareah karena di duga dibalut kepentingan pribadi dan kelompok asalnya,jelasnya.  (LPM-4)


Editor: M. Rizakwan Hafi

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement