Sketsaintegritas Gindha Ansori Wayka

KPKAD Laporkan Kasus Dana Desa Adik Bupati Tubaba Ke Kejati

Minggu, 10 September 2017

BANDARLAMPUNG – Janji berbagai elemen masyarakat melaporkan langsung kasus dugaan ketidakberesan dana desa oleh Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Mandiri Bersama program ternak Ayam Kampung Unggulan “MANO-Q” asli Tulang Bawang Barat (Tubaba) terbukti. Hari ini Senin (11/9) rencananya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Pemantau dan Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung akan mendatangi kantor Kejati Lampung. Tujuannya guna melaporkan secara resmi permasalahan ini ke aparat penegak hukum. Alasannya kasus yang melibatkan Chaerullah Ahmad, yang tak lain merupakan adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad telah berpotensi merugikan negara miliaran rupiah.

“Kami tidak pernah main-main. Besok (hari ini,red) jika tidak ada halangan kami akan roadshow mendatangi aparat penegak hukum seperti Kejati Lampung dan lainnya guna melaporkan permasalahan ini,” terang Ketua KPKAD Lampung, Ghinda Ansori Wayka, S.H., M.H.

Dikatakan Ghinda Ansori Wayka, beberapa hari ini pihaknya telah mengumpulkan berbagai informasi dan data-data terkait kasus yang dimaksud.

“Draf laporan sudah di konsep beserta lampiran bukti-bukti. Sekali lagi insya Allah, laporan ini segera kami sampaikan secara resmi kepada aparat penegak hukum agar segera ditindaklanjuti,” paparnya lagi.

Menurutnya jika benar terjadi, maka kasus dugaan penyimpangan dana desa di Tubaba nilainya paling fantastis. Jangan-jangan se-Indonesia kasus pertama yang merugikan negara hingga miliaran rupiah dan melibatkan kerabat kepala daerah.

Diuraikan Ghinda Ansori, yang juga merupakan Ketua DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Kota Bandar Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana desa dengan tujuan mulia mensejahterakan masyarakat dan kemajuan desa. Antara lain melalui program padat karya. Seperti rehab jalan, onderlagh, lapen, sumur bor dan pembangunan lainnya. Jadi sangat disayangkan jika dana desa justru disimpangkan. Effeknya persoalan ini mencoreng citra Provinsi Lampung dan menjadi cibiran di tingkat nasional. Apalagi kini dana desa menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.

“Bahkan kini muncul statment agar pengucuran dana desa ditinjau ulang karena rawan di simpangkan. Ini gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Parahnya lagi yang terjadi di Tubaba, dana desa yang diduga berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Belum lagi ada keterlibatan adik kandung bupati. Jujur ini membuat citra Lampung hancur dan menjadi perhatian publik,” terangnya.

Untuk itu guna mensikapi persoalan ini, Ansori pun kembali menyatakan komitmentnya melaporkan masalah ini secara langsung ke aparat penegak hukum. Yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk juga Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Harapannya agar kasus serupa tidak terjadi. Dimana ada kerabat kepala daerah ikut campur mengelola dana desa.

“Cukup sudah terjadi di Tubaba. Ini mencoreng citra Provinsi Lampung. Dimana dana desa dikelola adik kandung bupati. Saya tidak mau terjadi di kabupaten lain. Sebab ini membuat kita malu. Kami minta aparat penegak hukum mengusut secara tuntas dan menyeret pihak tertentu guna dimintakan pertanggungjawaban. Saya tidak mau dana desa di Tubaba seperti barang bancaan,” tegas dia lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya Kepala Kampung (Kakam) atau Tiyuh se- Tubaba diminta tidak takut mengungkap kasus dugaan ketidakberesan dana desa yang melibatkan Chaerullah Ahmad, adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad. Demikian ditegaskan Ahmad Muslimin, Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) Provinsi Lampung.

Menurutnya, pihaknya sudah sering melakukan advokasi dan pendampingan. Apalagi kepada kaum miskin kota, buruh, petani maupun nelayan yang ada di Lampung. Karenanya begitu mendengar adanya ketidakberesan penggunaan dana desa di Tubaba yang kebetulan melibatkan adik kandung bupati setempat, pihaknya memberikan atensi serius.
“Untuk kasus seperti ini, menurut pengalaman kami biasanya kepala kampung atau tiyuh, atau masyarakat kecil pasti takut dan merasa terintimidasi bila berkata yang sebenarnya. Mereka merasa segan dan terancam bila mengungkap kejadian yang sebenarnya,” tutur Ahmad Muslimin.

Untuk itu, Ahmad Muslimin meminta kepala kampung atau tiyuh atau masyarakat kecil berani tampil. Ditegaskannya kini pemerintah mengawasi ketat realisasi dana desa. Sebab selain aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pemerintah juga memiliki banyak satgas pengawasan dana desa. Di samping itu pemerintah melibatkan lembaga swadaya masyarakat, warga masyarakat, dan media. Bahkan masyarakat pun bisa melaporkan setiap indikasi penyelewengan dana desa kepada Satgas Dana Desa di call center 1500040.

“Jadi tidak perlu takut. Bila perlu kami siap melakukan advokasi dan pendampingan. Zaman sudah berubah. Sudah bukan masanya lagi main intimidasi. Sampaikan saja bila benar. Kami siap memback’up sepenuhnya. Termasuk jika ingin melakukan aksi unjuk rasa, pasti akan kami dampingi dan fasilitasi,” tegasnya.

Kasus ini sendiri pertama kali dibongkar oleh S. Joko Kuncoro, mantan anggota DPRD Tubaba yang di PAW (Pergantian Antar Waktu,red) usai mengungkap masalah ini. Menurutnya program BUMT yang di launching Bupati Umar Ahmad di Tiyuh Penumangan Baru, Selasa (12/4) tahun lalu dengan target 1 juta ekor ayam pertahun ini memakai dana desa, gagal. Akibatnya dana desa atau tiyuh se- Tubaba tidak jelas hingga berpotensi menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah. Sebagai pengelola atau kepala operasional BUMT adalah Chaerullah Ahmad, adik dari Bupati Tubaba, Umar Ahmad.

Disisi lain, Bupati Tubaba, Umar Ahmad, menyampaikan surat sanggahan atas pemberitaan terkait BUMT. Dalam suratnya Umar Ahmad menjelaskan peran Pemda melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi BUMT sehingga tidak bisa mengintervensi kepengurusan BUMT. Karenanya sangat tidak etis jika mengaitkan kepengurusan BUMT dengan urusan pribadi dirinya.

Masalah dana desa Tubaba ini sebelumnya juga mendapat perhatian serius DPRD setempat. Dewan menyesalkan turut andilnya Chaerullah Ahmad, adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad dalam program ternak Ayam Kampung yang berpotensi menimbulkan kerugian negara tersebut.

“Karenanya saya mendukung membongkar habis masalah ini. Pihak-pihak yang terlibat harus dimintakan pertanggungjawabannya,” tegas Ketua Komisi B DPRD Tubaba, Edison SH., MH., Senin sore (7/8) lalu.

Menurut Edison, dia bersama tokoh masyarakat Tubaba tidak rela jika pembangunan di kabupaten ini dihancurkan segilintir oknum atau elit pemerintahan yang hanya berorientasi mencari keuntungan. Namun mengabaikan kepentingan yang lebih besar mensejahterakan rakyat Tubaba. Sebab tujuan dulu memekarkan kawasan ini guna menjadi kabupaten dan daerah otonomi baru (DOB) adalah agar wilayahnya bisa maju dan masyarakatnya sejahtera.

Tapi yang terjadi seiring pemekaran menjadi kabupaten, hasilnya justru dinikmati pihak tertentu yang mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Tubaba. Seperti keterlibatan adik Bupati Tubaba, Chaerullah Ahmad dalam pengelolaan dana desa bernilai miliaran rupiah ini.

“Apa sudah tidak ada lagi orang lain yang memiliki pengalaman. Ini gara-gara tergiur uang besar, semua diambil alih. Hasilnya bisa ditebak. Gagal. Untuk itu kami (dewan,red) akan meninjau dan turun kelapangan memastikannya. Seberapa besar potensi kerugian negara yang timbul,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, anggota dewan dari Fraksi Amanat Nasional (PAN) ini juga mengajak semua pihak berani bicara benar.

“Termasuk wartawan, tulis dan sampaikan yang sesuai kenyataan. Jangan ada manipulasi. Saya senang bongkar semua bila memang ada penyimpangan dan praktek yang tidak benar di Tubaba,” pinta dia.

Sebab itu tadi, dirinya tidak rela, banyak tokoh-tokoh Tubaba yang berjuang dan berdarah-darah menjadikan kabupaten ini sebagai DOB. Tapi begitu jadi, hanya segilintir oknum dan elit pemerintahan yang menikmati untuk keuntungan pribadi.(red)