Jalan Nasional Berlumpur, KPKAD Minta Dinas PU Provinsi dan Kabupaten Bersinergi
Bandar Lampung, BP
Sisi lain yang terlupakan ketika anak negeri ini sibuk mengurusi Pemilihan Gubernur Lampung, sementara ada rakyatnya yang berjuang untuk keluar dari lumpur jalan nasional yang masuk dalam pengawasan Provinsi Lampung dan kabupaten, tepatnya sebelum Jembatan Way Sekampung, perbatasan Kabupaten Pesawaran.
Komite Pemantau Kebijakan Dan Anggaran Daerah (KPKAD) berharap kepada stakeholders terkait untuk mengutamakan kepentingan umum.
“Kondisi ini menukik perasaan di tengah perhelatan demokrasi yang membuang uang negara ratusan miliar rupiah yang kalau ditambalkan di jalan, biaya tersebut dapat menghasilkan rigid beton yang mampu bertahan lebih dari satu periode kepemimpinan yang masa bertahannya lebih panjang dibandingkan jabatannya seseorang Kepala Daerah dan Pejabat Negara yang digiring ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),”demikian dikatakan Ansori, Koordinator Presidium KPKAD, dalam rilisnya kepada Bongkar Post.
Oleh karena itu, KPKAD meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Lampung (saat ini Dinas PUPERA), serta Dinas PU Kabupaten terkait untuk bersinergi dan berkoordinasi guna mengusulkan kepada Pemerintah Pusat terkait anggaran perbaikan jalan.
“Jangan kita terlena bahwa perbaikan jalan ini harus menunggu hasil Pemilihan Gubernur Lampung nantinya, karena masih sangat lama dan belum tentu menjadi prioritas utama mungkin ada yang lebih penting lagi dari hal ini,” tandasnya. (rls)
Sisi lain yang terlupakan ketika anak negeri ini sibuk mengurusi Pemilihan Gubernur Lampung, sementara ada rakyatnya yang berjuang untuk keluar dari lumpur jalan nasional yang masuk dalam pengawasan Provinsi Lampung dan kabupaten, tepatnya sebelum Jembatan Way Sekampung, perbatasan Kabupaten Pesawaran.
Komite Pemantau Kebijakan Dan Anggaran Daerah (KPKAD) berharap kepada stakeholders terkait untuk mengutamakan kepentingan umum.
“Kondisi ini menukik perasaan di tengah perhelatan demokrasi yang membuang uang negara ratusan miliar rupiah yang kalau ditambalkan di jalan, biaya tersebut dapat menghasilkan rigid beton yang mampu bertahan lebih dari satu periode kepemimpinan yang masa bertahannya lebih panjang dibandingkan jabatannya seseorang Kepala Daerah dan Pejabat Negara yang digiring ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),”demikian dikatakan Ansori, Koordinator Presidium KPKAD, dalam rilisnya kepada Bongkar Post.
Oleh karena itu, KPKAD meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Lampung (saat ini Dinas PUPERA), serta Dinas PU Kabupaten terkait untuk bersinergi dan berkoordinasi guna mengusulkan kepada Pemerintah Pusat terkait anggaran perbaikan jalan.
“Jangan kita terlena bahwa perbaikan jalan ini harus menunggu hasil Pemilihan Gubernur Lampung nantinya, karena masih sangat lama dan belum tentu menjadi prioritas utama mungkin ada yang lebih penting lagi dari hal ini,” tandasnya. (rls)
Posting Komentar