yokabar Bandar Lampung
- Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) dan Lampung
Corruption Watch (LCW) mendesak KPK menetapkan anggota DPR RI dari PKB
Musa Zainuddin sebagai tersangka dan menahannya.
Seruang itu mereka sampaikan saat
menggelar aksi damai di Lapangan Saburai, Enggal, Kamis (14/4). Musa
yang juga Ketua DPW PKB Lampung diduga menerima aliran dana fee sebesar delapan persen atau senilai Rp8 miliar dari total pembangunan rekonstruksi jalan di Maluku.
Koordinator lapangan (korlap) demo,
Ansori menjelaskan, tujuan mereka berdemo di Lapangan Saburai agar
tuntutan mereka didengar oleh Kapolda Brigjen Ike Edwin. Kebetulan,
Kapolda hari ini memang berkantor di tempat itu.
Musa dikatakan menyetujui permintaan
terdakwa Abdul Khoir agar proyek aspirasinya senilai Rp104,76 miliar
diserahkan untuk dikerjakan oleh terdakwa dan So Kok Seng alias Aseng
(Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa).
“Komitmen terdakwa dan Aseng memberikan fee
8 persen dari nilai proyek,” kata Jaksa Mochamad Wiraksajaya saat
membacakan berkas dakwaan untuk Abdul Khoir di Pengadilan Tipikor, Senin
(4/4).
Penyerahan uang kepada Musa
dilakukan bertahap. Pertama, pada 16 November 2015 sebesar Rp2,8 miliar
dan SGD103.780 dari Erwantoro. Uang dibawa dalam tas ransel warna hitam
di parkiran Blok M Square Melawai Jakarta Selatan.
Pemberian tahap kedua diberikan
kepada suruhan Abdul Khoir yakni Jailani, sejumlah Rp2 miliar dan
SGD103.509 yang diserahkan di parkiran kantor PT Windhu Tunggal Utama,
Jakarta Selatan.
“Pemberian tahap ketiga, terdakwa
memerintahkan Erwantoro untuk memberikan uang Rp1,2 miliar dalam satuan
dolar Singapura menjadi sejumlah SGD121.088 yang dikemas dalam amplop
cokelat dan diserahkan di Food Hall Mal Senayan City,” kata Jaksa.
Kemudian pada 28 Desember 2015 di
Komplek Perumahan DPR, Kalibata, Jaksel, Jailani menyerahkan Rp3,8
miliar dan SGD328.377 kepada Musa melalui seseorang. Sedangkan Rp1
miliar diberikan kepada Jailani untuk dibagi berdua dengan Henock
Setiawan alias Rino.
Musa saat ini belum ditetapkan
tersangka oleh KPK. Sementara Abdul Khoir didakwa melanggar pasal Pasal 5
ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
Ini sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.*
Posting Komentar