Responsive Advertisement

PT. Hanjung Indonesia Didesak Selesaikan Hak Karyawan

Puluhan karyawan PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung demonstrasi di DPRD Lampung, meminta perusahaan agar membayarkan hak mereka sebagai pekerja, rabu (11/10). (Foto: lampungkita.id-lk008)
Bandar Lampung, lampungkita.id – Puluhan karyawan PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung, melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur dan DPRD Lampung serta Disnaker Provinsi Lampung, rabu (11/10).
Aksi dilakukan karena perusahaan sejak satu tahun belakangan, dinilai telah mengabaikan hak sekitar ± 150 orang karyawan, dengan hanya membayar separuh gaji atau dipotong sebesar 50% setiap bulannya sejak bulan April 2017 hingga saat ini.
PT. Hanjung Indonesia dianggap telah melanggar hak pekerja seperti diamanatkan oleh UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia berikut turunan-turunan peraturannya.
Diketahui, PT. Hanjung Indonesia, salah satu perusahaan industri alat berat dan konstruksi Korea Selatan (Korsel) yang berinvestasi di Tanah Air, berencana melepas pabrik manufakturnya di pantai selatan Sumatera, tepatnya di kawasan Srengsem, Panjang, Bandar Lampung.
Hampir selama satu tahun lebih perusahaan ini mengalami persoalan yakni terancam PAILIT. Hingga saat ini proses pemailitan PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung sedang bergulir di Pengadilan Niaga di Jakarta, dan selama proses tersebut para karyawan ini dirumahkan.
Terlepas dari persoalan tersebut, para karyawan yang tergabung dalam Tim 11 PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung dan Lembaga Bantuan Hukum Cinta Kasih (LBH CIKA) sebagai tim advokasi mengajukan beberapa tuntutan dalam aksinya.
Selain mendesak agar PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung untuk segera mem-PHK, massa aksi juga menuntut agar perusahaan memenuhi hak karyawan, baik upah/gaji maupun pesangon dan uang ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian meminta perusahaan untuk membayarkan sisa JHT BPJSTK dan BPJS Kesehatan selama mengabdi di perusahaan tersebut.
Lebih lanjut, massa aksi meminta Kapolda Lampung dan Bea Cukai Bandar Lampung untuk mengusut tuntas dugaan pemindahan aset-aset perusahaan berupa alat-alat berat/mesin atas perintah Pihak yang tidak diketahui, sedangkan persoalan hak karyawan belum diselesaikan dan belum ada putusan resmi Pengadilan Niaga Jakarta.
Kemudian massa aksi juga memohon kepada Gubernur, Ketua DPRD dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung agar dapat membantu dalam mendapatkan hak-hak sebagai pekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (LK008)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement