Responsive Advertisement

PT Hanjung Dilaporkan ke Polda Lampung

Bandarlampung, LE-plus.com
Karyawan PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung Ari Joni, AS melaporkan PT. Hanjung Indonesia ke Kepolisian Daerah (Polda) Lampung pada Rabu (08-11-2017). Ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1293/XI/2017/SPKT Tanggal 08 November 2017.
Ari Joni, As yang didamping Penasehat Hukumnya yakni Gindha Ansori Wayka, Leni Ervina dan Jauhari dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cinta Kasih (LBH-CIKA), menyatakan, bahwa pada saat ia mengantar istrinya berobat BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja dengan Nomor 0001129629159 ternyata berstatus non aktif karena Premi belum dibayarkan oleh PT. Hanjung Indonesia sejak Juni 2017.
Sementara JHT terakhir dibayar Januari 2017 sehingga tidak dapat digunakan BPJS-nya. “Saya mengantar Istri saya berobat tetapi ternyata BPJS Kesehatan tidak dapat digunakan hingga hari ini karena belum dibayarkan oleh PT. Hanjung Indonesia, oleh karenanya saya laporkan ke Polda Lampung karena berdasarkan Undang-Undang kedua hal ini harus dibayarkan sesuai pada waktunya,” ujar Ari.
Menurut Gindha Ansori Wayka Penasehat Hukum karyawan PT. Hanjung Indonesia, seharus manajemen PT. Hanjung Indonesia menyelesaikan hal tersebut meskipun perusahaan ini terancam pailit. Selama karyawannya masih memiliki status sebagai tenaga kerja pada perusahaan yang bersangkutan maka BPJS Kesehatan dan JHT nya dan lain sebagainya harus dibayarkan.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 24 Tahun 2011 Tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) dijelaskan bahwa Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS (19 Ayat (1)). Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS (19 Ayat (2).
Apabila pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) tidak dilakukan oleh Pemberi Kerja, maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 24 Tahun 2011 dapat dipidana selama 8 tahun penjara. “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 55)”.
Diberitakan sebelumnya, Tidak puas mengadu ke Komisi V DPRD Lampung, puluhan karyawan mengadukan PT. Hanjung Indonesia ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
Dalam aduannya sebanyak 95 karyawan PT Hanjung yang dikuasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cinta Kasih itu, PT Hanjung tidak melaksanakan kewajibannya dengan memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003. (LE-jam)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement