Responsive Advertisement

Proyek Terindikasi KKN, Unila Siapkan Tim Advokasi

16.45
Bandar Lampung, BP
Dipastikan Gedung Fakultas Kedokteran Unila Tahap I, tahun 2017 ini pembangunannya batal digelar. Pasalnya, Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah membatalkan pelelangan.

Saat dihubungi, Tejo Utoyo, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengatakan, tengah menyiapkan tim advokasi dan pengawas internal untuk memberikan atas persoalan ini. “Saya juga lagi menunggu pihak humas yang akan menyiapkan tim advokasi dan pengawas internal yang akan memberikan klarifikasi,” kata dia via ponsel.

Sementara, berdasarkan informasi yang didapat Bongkar Post, pengadaan untuk paket pekerjaan pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Unila Tahap I, ada dua perusahaan dengan kualifikasi non kecil yang ikut memasukan dokumen penawaran, yaitu PT. Citra Lampung Permai, PT. Tiga Jaya Kencana, dan CV. Fajar Awang Mandiri.

Dari 3 perusahaan tersebut, terdapat 2 perusahaan dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil, masing-masing adalah PT. Citra Lampung Permai dan PT. Tiga Jaya Kencana,  namun hanya CV. Fajar Awang Mandiri yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, sedangkan untuk 2 perusahaan dengan kualifikasi Usaha Non Kecil secara otomatis gugur.

Maka semestinya, CV. Fajar Awang Mandiri dapat ditetapkan sebagai Pemenang Lelang. Namun pihak Pokja ULP lebih memilih untuk menggagalkan Pelelangan tersebut. Sementara untuk melaksanakan Tender Ulang waktunya tidak memungkinkan lagi sehingga harus tertunda sampai Tahun Anggaran 2018.

Apabila perusahaan non kecil ini diloloskan untuk mengikuti pelelangan, selain menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan, juga menutup hak kesempatan bagi perusahaan kecil untuk dapat ditetapkan sebagai pemenang, mengingat kemampuan dasar (KD) dan sisa kemampuan paket (SKP) yang dimiliki nilainya lebih kecil dibanding dengan perusahaan non kecil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Perpres Nomor 70 tahun 2012. 

Sebelumnya, saat dimintai tanggapannya, Koordinator KPKAD (Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah), Gindha Ansori menyayangkan adanya oknum pejabat Universitas Lampung (Unila) yang ‘bermain’ dengan anggaran pemerintah untuk membangun dunia pendidikan di Lampung agar lebih berkualitas.

Dikatakan Ansori, proses tender yang tidak sehat dan berbau KKN, jelas akan menciderai citra Unila sebagai Perguruan Tinggi (PT) yang sejatinya mengajarkan nilai – nilai kebaikan dan positif kepada mahasiswa/i - nya yang akan terjun ke masyarakat selepas diwisuda.

Lebih lanjut dikatakan Ansori, bahwa Persekongkolan Tender pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur di Bagian Keempat Persekongkolan Pasal 22, dimana Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

Pasal 23 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 24 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”.

Sementara, sanksi terkait Persekongkolan Tender dikenakan Pidana Pokok Pasal 48 Ayat (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah - rendahnya Rp5 miliar dan setinggi-tingginya Rp 25 miliar, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan.

Selanjutnya, bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Pasal 22 dan dikenakan sanksi Pasal 48 dikenakan pidana tambahan sebagaimana ketentuan Bagian Ketiga Pidana Tambahan Pasal 49 dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa a. pencabutan izin usaha; atau b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun; atau c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. (red)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement