Responsive Advertisement

Praktisi Hukum: Dugaan Pungli Kedok Infak di IAIN Lampung Adalah Budaya

Demokranews Lampung - Tumbuh suburnya dugaan praktik Pungutan Liar(Pungli) berkedok Infak pembangunan Masjid di Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Raden Intan Provinsi Lampung mematik keprihatinan berbagai kalangan.

Kasat mata praktisi hukum Lampung, Gindha Ansori Wayka menilai, soal dugaan Pungli saat ini sedang gencar-gencar dilakukan oleh pemerintah khususnya aparat kepolisian.

Di lampung kata dia, isu ini bukan hal baru, sudah hampir menjadi hal biasa dan menjadi budaya. Disetiap instansi diduga melakukan hal ini saat mengurusi hal-hal yang berkaitan kepentingan masyarakat.

Soal Pungli bukan hanya di instansi pemerintah dan aparat penegak hukum tetapi dapat saja dugaan ini terjadi di lembaga pendidikan tinggi.

“Di Lampung beberapa waktu lalu terkait pembangunan masjid di IAIN Raden Intan Lampung dianggap sebagian bagian dari Pungli oleh keleompok mahasiswa,” kata Ansori, Sabtu(22/10/2016).

Pungli kata Koordinator Presidium KPKAD ini, pada dasarnya pungutan yang dilaksanakan tanpa dasar hukum dan terkesan dipaksakan. Seharusnya lanjut dia, soal-soal Agama hanya sifatnya himbauan, kalaupun harus dipaksakan.

“Maka diajaklah bicara mahasiswa dan orang tua atau walinya sehingga menjadi legal dan tak bertentangan dengan kepentingan apapun,” ungkapnya.

Kemudian ucap dia, Pungli juga dapat dilegitimasi berupa bentuk sumbangan yang diedarkan kepada orang tua, hal ini juga sering ditemukan dibeberapa sekolah, bahkan juga ada kesepakatan yang dipaksakan tentang biaya pendidikan.

“Selama tidak ada dasar hukumnya, walaupun ada kesepakatan dan tertulis tetap saja dapat dikatakan Pungli,” tegasnya.

Disingung soal banyaknya aksi penolakan dugaan Pungli yang dilakukan para mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung, mulai dari aksi damai, aksi baca doa bersama, aksi bagi-bagi bunga, aksi tutup mulut bahkan ampai terjadi aksi anarkis beberapa waktu lalu yang menyebabkan kaca gedung rektorat pecah dan sebnayak 16 mahasiswa setempat ditangap Polisi ?

“Ada hal yang tak tuntas di IAIN, Seharusnya Infak itu tak dipaksakan hanya himbauan tetapi mungkin terkesan dipaksakan harus membayar sekian jumlah dananya,” lugasnya.

Kemudian tambah dia, jika tidak ada konsekuensi yang harus dihadapi mahasiswa dan dirasakan cukup memberatkan pihak mahasiswa dan orang tuanya, maka pejabat IAIN Raden Intan Lampung harus memiliki dasar sehingga persoalan pembangunan Masjid ini tak terus-terusan menjadi soal.
“Dan sebagai muslim tentunya kita malu kepada pemeluk agama lain,” tukasnya. (Demokra/ sumber suryaandalas.com)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement