Responsive Advertisement
Kuasa hukum Ginda Ansori dan kliennya Habzul Zen seusai melaporkan Kades Tanjung Sari Natar Robangi ke Polda Lampung, Minggu (20/8/2017). Lampost.co/Eka Setiawan

Halangi Pembebasan Lahan Tol, Kades Tanjung Sari Dilaporkan

KALIANDA (Lampost.co) – Kades Tanjungsari, Natar, Lampung Selatan,  Robangi dilaporkan ke Polda Lampung. Robangi dilaporkan para pemilik sertifikat hak milik dengan tuduhan pembuatan sporadik yang diduga palsu untuk menghalangi penglepasan tanah bagi proyek jalan tol negara di Desa Tanjung Sari, Natar, melalui gugataan perdata.
Ginda Ansori, kuasa hukum Habzul Zen, salah satu dari 40-an pemilik sertifikat penerima ganti rugi tanah, mengatakan kliennya dirugikan dengan perbuatan Robangi yang sengaja menghambat penglepasan tanah tol melalui gugatan dengan sporadik diduga palsu. Pasalnya, lanjut Gindha, sporadik yang ditandatangani terlapor diterbitkan tahun 2013 yang saat itu Robangi belum menjabat kades.
Karena terlapor menjabat kades tahun 2015, bahkan meterai yang tertera di Sporadik tersebut cetakan tahun 2015. “SHM klien kami itu tahun 2003 proses penerbitan sertifikat diumumkan di media dan lembaran negara. Mengapa terlapor tidak ada upaya hukum membatalkan sertifikat klien kami dan 40 pemilik SHM lainnya. Tapi malah menerbitkan puluhan sporadik. Artinya terlapor melakukan pidana pemalsuan surat,” kata Ansori seusai melapor di Polda dengan nomor laporan LP/B-915/VIII/2017/Lpg/SPKT 20 Agustus 2017.
Ginda Ansori menambahkan, perbuatan Robangi menghalangi penglepasan tanah tol tidak sendiri. Ada oknum anggota DPRD Lampung Selatan berinisial IS dan panitia pengadaan jalan tol, yang diduga terlibat dalam pemufakatan jahat, menghalangi pelepasan hak. “Pengakuan saksi dan foto serta video, yang kami dapat, selain pidana pemalsuan, ada indikasi pemufakatan jahat terlapor dengan oknum DPRD Lamsel, dengan memanfaatkan warga. Mereka beberapa kali rapat termasuk dengan panitia pengadaan jalan tol. Tujuan mereka menghapuskan semua SHM dari 40 orang penerima pelepasaan hak,” ungkap Gindha yang mengaku masih mengumpulkan bukti kuat untuk melaporkan oknum-oknum dimaksud.
Saat dikonfirmasi, Robangi mengaku belum mengetahui dilaporkan ke Polda Lampung. Ia juga mengatakan belum melihat apakah sporadik tersebut merupakan sporadik yang tandatanganinya karena belum mengetahuinya. Terkait ia yang dituduh bersama oknum anggota DPRD Lamsel dan panitia pengadaan jalan tol melakukan pemufakatan untuk menghalangi para pemilik sertifikat melepaskan hak tanah, dengan tujuan keuntungan, Robangi membantahnya.
“Saya belum tahu dilaporkan ke Polda, saya belum lihat sporadiknya, bisa saja tanda tangan itu palsu. Kami tidak menghalangi penglepasan tanah. Kalau anggota Dewan Pak IS , dia itu mendampingi warga,” jelasnya.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement