Responsive Advertisement

KPKAD Temukan Banyak Tender PU Bandar Lampung Bermasalah

0
590
INILAMPUNG.Com – Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) menuding proses tender proyek tahun 2016 yang dilakukab Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung banyak bermasalah dan menyalahi aturan.
Sebab, berdasarkan analisis KPKAD terhadap hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandar Lampung khususnya di Dinas PU Kota Bandar Lampung tidak menjalankan ketentuan dalam perundang undangan.
“Di dalam LPSE Kota Bandar Lampung setiap pekerjaan ditampilkan perusahaan yang mendaftar dan melakukan penawaran dan dari hasil pantauan terdapat kesamaan pola antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya dan bahkan antara dinas satu dengan dinas lainnya polanya sama yakni diikuti oleh banyak perusahaan pendaftar tetapi yang melakukan penawaran hanya kisaran maksimal 3 dan bahkan hanya 1 perusahaan yang menawar,” ujar Kordinator Presidium KPKAD, Ansori kepada inilampung.com, Selasa (26/4).
Sebab, kata Ansori, dalam konsep e-tendering yang begitu luas aksesnya, namun menghasilkan hasil pengadaan barang dan jasa yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjadi pertanyaan bahwa ada dugaan kalau tender tersebut bermasalah secara hukum dan diduga bertentangan dengan harapan umum Pembentukan LPSE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111 Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Banyak sekali masalah dalam tender di Dinas PU Kota Bandar Lampung ini perlu dilakukan audit,” ucapnya.
Dijelaskan  Ansori, sejumlah tender dan prosesnya yang diduga janggal dan bermasalah itu yakni, Peningkatan Jalan Jendral Sudirman, Peningkatan dan Pelebaran Jalan Jendral Suprapto, Peningkatan dan Pelebaran Jalan Putri Balau, Peningkatan Jalan Ki Maja, Peningkatan Jalan Imba Kesuma (A.8.DAK), Rp 19.000.005.348,00, Pendaftar 13 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 2 Perusahaan, kemudian, Renovasi Rumah Dinas Walikota Bandar Lampung (D.2), Rp 750.000.000,00, Pendaftar 13 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan, Pengawasan Pembangunan Jembatan (SS.5.PA), Rp 200.000.000,00, Pendaftar 12 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan, Pengawasan Peningkatan Jl. Jendral Sudirman, Peningkatan dan Pelebaran Jl. Jendral Suprapto, Peningkatan dan Pelebaran Jl. Putri Balau, Peningkatan Jl. Ki Maja, Peningk Jl. Raden Imba Kesuma (SS.4.PA), Rp 200.000.000,00, Pendaftar 7 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan; Pengawasan Pembangunan Fly Over Jalan Gajah Mada – Jl. Pangeran Antasari (SU.1.PA), Rp 700.000.000,00, Pendaftar 16 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan; Pengawasan Pembangunan Gedung Pemerintah Kota Bandar Lampung (8 Lantai) (SU.2.PA), Rp 700.000.000,00, Pendaftar 12 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan; Pengawasan Peningkatan Dan Pelebaran Jl. Gajah Mada (SS.2.PA), Rp 200.000.000,00, Pendaftar 25 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 2 Perusahaan; Pengawasan Peningkatan Jl. Pangeran Antasari (SS.1.PA), Rp 200.000.000,00, Pendaftar 17 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 2 Perusahaan; Peningkatan Jalan Hasanudin (A.7.DAK), Rp 1.064.207.316,00, Pendaftar 9 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan; Peningkatan dan Pelebaran Jl. Raden Gunawan II (A.6.DAK), Rp 964.515.000,00, Pendaftar 7 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan; Peningkatan dan Pelebaran Jl. Pulau Buru (A.5.DAK), Rp 1.314.413.825,00, Pendaftar 6 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan; Peningkatan Dan Pelebaran Jl. Gajah Mada (A.4.DAK), Rp 18.371.579.760,00. Pendaftar 14 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan; Peningkatan dan Pelebaran Jl. Pulau Batam (A.3.DAK), Rp 1.312.726.751,00, Pendaftar 9 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan; Peningkatan Jl. Pangeran Antasari (A.2.DAK), Rp 8.125.231.000,00, Pendaftar 13 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan.
Lalu, Peningkatan Dan Pelebaran Jl. Pangeran Senopati (A.1.DAK), Rp 5.339.871.000,00, Pendaftar 11 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan, Pembangunan Fly Over Jalan Gajah Mada – Jl. P. Antasari (G.1), Rp 37.800.000.000,00, Pendaftar 23 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 3 Perusahaan; Pengadaan Bahan Material Saluran (S.2), Rp 4.000.000.000,00, Pendaftar 15 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan; Pengadaan Bahan Material Jalan (J.2), Rp 1.000.000.000,00, Pendaftar 9 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 2 Perusahaan; Pengadaan Material HRS (H.2), Rp 4.000.000.000,00, Pendaftar 8 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan; Pengadaan Bahan Material Saluran (S.1), Rp 4.000.000.000,00, Pendaftar 9 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan; Pengadaan Bahan Material Jalan (J.1), Rp 1.000.000.000,00, Pendaftar 7 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 3 Perusahaan dan Pengadaan Material HRS (H.1), Rp 4.000.000.000,00, Pendaftar 8 Perusahaan, Perusahaan Yang Menawar 1 Perusahaan.
“KPKAD menyimpulkan bahwa  diduga Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 8 PERPRES No. 54 Tahun 2010 tidak melakukan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, dengan banyaknya perusahaan yang mendaftar tetapi minim yang melakukan penawaran padahal pada saat ini masuk dalam era E-Tendering yang  tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa Harus dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan, namun perusahaan tersebut tidak menawar. Menjadi pertanyaan bahwa proses penawaran itu sangat mudah, namun dengan data yang ada terkesan sulit,” paparnya.
Dengan begitu, tambahnya, ada beberapa kemungkinan terkait hal ini, diduga perusahaan-perusahaan tersebut sudah mengetahui siapa pemilik (Putra Mahkota)  paket pekerjaan yang ditenderkan, atau diduga Perusahaan-perusahaan tersebut sengaja dipinjam utuk meramaikan suasana tender atau mengelabui proses pelelangan dan bahkan diduga hal ini ada permainan ULP dengan mengatur server saat putra mahkota atau perusahaan yang akan dimenangkan memasukkan penawaran sistemnya diatur sedemikian rupa sehingga lancar dan diduga ketika perusahaan lain yang mencoba mengakses maka persoalan signal atau kerusakan server menjadi tameng untuk memperlacar aksinya dalam mengawal sang putra mahkota untuk menjadi pemenang.
“KPKAD juga menduga adanya upaya dalam mengkondisikan pemenang tender maka pejabat ULP dan Pihak Dinas PU Kota Bandar Lampung diduga telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan khsusnya Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah dan bahkan rumusan perbuatan diduga mengarah pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.  Hal ini dikarenakan proses Tender atau pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah di Dinas PU Kota Bandar Lampung diduga bertentangan dengan ketentuan tentang Pasal 1 Angka 13 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yakni Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa dan ketentuan Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Prinsip-Prinsip Pengadaan yang pada intinya Pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan prinsip-prinsip  efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel,” tutupnya.(lis/wan/ilc-2)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement