KPKAD Segera Laporkan Adik Kandung Bupati Tubaba ke Kejati Terkait Dana Desa
Hari ini Senin (11/9) rencananya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Pemantau dan Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung akan mendatangi kantor Kejati Lampung.
Tujuannya guna melaporkan secara resmi permasalahan ini ke aparat penegak hukum. Alasannya kasus yang melibatkan Chaerullah Ahmad, yang tak lain merupakan adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad telah berpotensi merugikan negara miliaran rupiah.
“Kami tidak pernah main-main. Besok (hari ini,red) jika tidak ada halangan kami akan roadshow mendatangi aparat penegak hukum seperti Kejati Lampung dan lainnya guna melaporkan permasalahan ini,” terang Ketua KPKAD Lampung, Ghinda Ansori Wayka, S.H., M.H.
Dikatakan Ghinda Ansori Wayka, beberapa hari ini pihaknya telah mengumpulkan berbagai informasi dan data-data terkait kasus yang dimaksud.
“Draf laporan sudah di konsep beserta lampiran bukti-bukti. Sekali lagi insya Allah, laporan ini segera kami sampaikan secara resmi kepada aparat penegak hukum agar segera ditindaklanjuti,” paparnya lagi.
Menurutnya jika benar terjadi, maka kasus dugaan penyimpangan dana desa di Tubaba nilainya paling fantastis. Jangan-jangan se-Indonesia kasus pertama yang merugikan negara hingga miliaran rupiah dan melibatkan kerabat kepala daerah.
Diuraikan Ghinda Ansori, yang juga merupakan Ketua DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Kota Bandar Lampung, pemerintah pusat mengucurkan dana desa dengan tujuan mulia mensejahterakan masyarakat dan kemajuan desa. Antara lain melalui program padat karya. Seperti rehab jalan, onderlagh, lapen, sumur bor dan pembangunan lainnya. Jadi sangat disayangkan jika dana desa justru disimpangkan. Effeknya persoalan ini mencoreng citra Provinsi Lampung dan menjadi cibiran di tingkat nasional. Apalagi kini dana desa menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.
“Bahkan kini muncul statment agar pengucuran dana desa ditinjau ulang karena rawan di simpangkan. Ini gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Parahnya lagi yang terjadi di Tubaba, dana desa yang diduga berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Belum lagi ada keterlibatan adik kandung bupati. Jujur ini membuat citra Lampung hancur dan menjadi perhatian publik,” terangnya.
Untuk itu guna mensikapi persoalan ini, Ansori pun kembali menyatakan komitmentnya melaporkan masalah ini secara langsung ke aparat penegak hukum. Yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk juga Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Harapannya agar kasus serupa tidak terjadi. Dimana ada kerabat kepala daerah ikut campur mengelola dana desa.
“Cukup sudah terjadi di Tubaba. Ini mencoreng citra Provinsi Lampung. Dimana dana desa dikelola adik kandung bupati. Saya tidak mau terjadi di kabupaten lain. Sebab ini membuat kita malu. Kami minta aparat penegak hukum mengusut secara tuntas dan menyeret pihak tertentu guna dimintakan pertanggungjawaban. Saya tidak mau dana desa di Tubaba seperti barang bancaan,” tegas dia lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya Kepala Kampung (Kakam) atau Tiyuh se- Tubaba diminta tidak takut mengungkap kasus dugaan ketidakberesan dana desa yang melibatkan Chaerullah Ahmad, adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad. Demikian ditegaskan Ahmad Muslimin, Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) Provinsi Lampung.
Menurutnya, pihaknya sudah sering melakukan advokasi dan pendampingan. Apalagi kepada kaum miskin kota, buruh, petani maupun nelayan yang ada di Lampung. Karenanya begitu mendengar adanya ketidakberesan penggunaan dana desa di Tubaba yang kebetulan melibatkan adik kandung bupati setempat, pihaknya memberikan atensi serius.
“Untuk kasus seperti ini, menurut pengalaman kami biasanya kepala,” pungkasnya. (*)
Posting Komentar