Responsive Advertisement

KPKAD Layangkan Gugatan Terhadap Ketua Koni Provinsi Lampung .

0
229
views
translampung.com-Ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Ansori mengajukan surat gugatan perbuatan melawanIMG_5016845541903(1)hukum atas surat keputusan (SK) ketua umum Koni Pusat  No. 77 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Lampung masa bakti 2015-2019.kepada ketua pengadilan Negri Kelas 1 A Tanjung karang pada Hari senin .( 25/7)
Dalam surat gugatan yang di sampaikan KPKAD provinsi lampung ke PN Bandarlampung bahwa KPKAD Gubernur lampung Ridho Ficardo karna berdasarkan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2019 Tanggal 7 Agustus 2015 dan lampirannya tentang Susunan Personalia Pengurus KONI Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2019 beserta beberapa pejabat Struktural di Pemerintah Propinsi Lampung sebagai pengurus KONI Propinsi Lampung .
Menurut Ansori bahwa hal ini sudah di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolah ragaan Nasional yakni Pasal 40.
“Pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegitan jabatan stuktural dan jabatan publik,”kata Ansori
Ansori menjelaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yakni Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (4) .
“Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik (Pasal 56 Ayat(1))”.ujardia
“Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, Gubernur /wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, walikota/wakil walikota, Anggota DPR-RI, Agota DPRD, Hakim Agung, Anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI (Pasal 56 Ayat (4))”.lanjut dia
Nah Dengan demikian selama ini Gubernur lampung Ridho Ficardo tidak mencerminkan sebagai Aparatur Pemerintah yang baik yang harus taat azas dan hukum oleh karenanya telah memenuhi rumusan Pasal 1365 KUH Perdata .
 “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.pungaksnya (ydn).

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement