Responsive Advertisement

KPKAD Lampung Minta Penegak Hukum Usut Kasus Proyek RSUDAM

BANDARLAMPUNG – Sengkarut proses lelang dua paket proyek senilai Rp55 miliar lebih yang dikelola RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung tahun anggaran 2017, tak berhenti hanya pada ancaman dilaporkan ke KPK saja.

Ketua Presidium Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daearah (KPKAD) Lampung, Ansori pun minta penegak hukum tidak diam melihat kenyataan ini.

“Penegak hukum harus segera menindak lanjuti indikasi penyimpangan proyek Gedung Perawatan Anak senilai Rp25 miliar dan proyek Gedung Rawat Jalan senilai Rp31.877.100.300 ini,” pinta Ansori melalui sambungan telepon, Senin (3/7/2017).

Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan Gedung Perawatan Anak dimenangkan oleh PT Ratu Citra Bahari. Sedangkan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan dimenangkan PT Manggala Wira Utama.

Belakangan, sejumlah rekanan memprotes kedua perusahaan tersebut lantaran dianggap tidak qualified.  

"Seharusnya, penegak hukum apakah itu Kepolisian ataupun Kejaksaan dapat langsung menyelidiki indikasi KKN yang dilakukan panitia lelang atas kedua proyek ini,” kata Ansori.

Menurutnya, dalam kasus ini penegak hukum bisa langsung jemput bola.

“Kan sudah ada pemberitaan. Tidak harus ada laporan. Lewat pemberitaan, sudah bisa jadi celah bagi penegak hukum untuk masuk,” terangnya.

Ansori menilai, kuat dugaan keberadaan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan namun bisa memenangkan proses lelang, telah terjadi kongkalikong antara panitia lelang dengan perusahaan tersebut.

“Bukan rahasia lagi, ini menyangkut soal setoran sejumlah uang oleh pihak perusahaan kepada panitia lelang atau unsur pimpinan di RSUD Abdul Moeloek. Ini kan indikasi. Untuk kepastian kebenaranya, penegak hukum lah yang mesti mengungkapnya," tandas Dosen Fakultas Hukum UBL ini.

Jika dugaan tersebut terbukti kebenarannya, kata Ansori pula, sudah bisa dipastikan kualitas pekerjaan atas proyek tersebut sangat meragukan.

“Bertendensi tidak akan sesuai dengan spek. Ini merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara,” katanya pula.

Sebagai Ketua Presidium KPKAD Lampung, Ansori menyangatkan, bahwa lembaganya akan terus mengawal permasalahan ini hingga ke meja hijau.

“Tidak menutup kemungkinan, kami juga akan melaporkan kasus ini secara resmi kepada lembaga penegak hukum. Kita berharap, persoalan ini ada kejelasan. Kita juga minta, panitia lelang proyek segera membatalkan penenang lelang yang sudah dikondisikan tersebut," ungkapnya.

Dilaporkan ke KPK

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kasus dugaan korupsi proyek dilingkungan RSUDAM Lampung ini bakal dilaporkan ke KPK oleh Satria Muda Sepulau Raya, Kuasa Hukum PT Genta Bangun Nusantara.

Satria menilai, ada sejumlah pelanggaran hukum atas pelaksanaan tender dengan menetapkan perusahaan yang tidak memiliki Sub Bidang sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

Di sisi lain, kata dia, perusahaan pemenang tender pun tidak diregistrasi sesuai aturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lampung. “Yang jelas, persoalan ini harus segera diusut. Kami minta, aparat penegak hukum segera menyelidiki,” tandasnya.

Dikonfirmasi wartawan di kantornya, Senin (3/7) siang, sejumlah pejabat RSUDAM Lampung tidak bersedia ditemui.

Bahkan, Direktur Keuangan RSUAM Lampung, Ali Zubaidi yang disebut-sebut memiliki peran dalam permasalahan lelang ini, pun tidak berhasil dikonfirmasi. (Tim)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement