Responsive Advertisement

KPKAD Lampung , Meminta Dirut RSUAM Mundur dari Jabatan

0
275
( foto Pemakaman pasien )
Bandar Lampung(PBO)- Gubernur itu harus melindungi segenap rakyatnya! Jangan melepaskan tanggung jawab pemerintah dibidang kesehatan kepada rakyat! Kejadian seorang ibu malang yang membawa jenazah anaknya menggunakan angkutan umum adalah sebuah tragedi pelayanan publik untuk kesekian kalinya terjadi di RSUAM.
Biasanya tragedi kemanusiaan seperti ini hanya berakhir dengan pemberitaan yang marak, kecaman publik, dan selesai paling tinggi hanya klarifikasi dan tidak pernah ada sanksi apalagi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik.
Tragedi kemanusiaan di RSUAM kemarin sebuah cerminan lemahnya manajemen rumah sakit mengawasi petugas pelayanannya, bahkan sampai ada stigma soal mafia ambulance, padahal sungguh sangat hina bagi penyedia layanan publik seperti rumah sakit, warga sedang kesusahan karna mendapat musibah sakit/meninggal, ditambah lagi dengan beban biaya pengobatan dan terakhir harus berurusan dengan oknum mafia ambulance.
Sekiranya Direktur rumah sakit tersebut masih punya rasa malu dan manusiawi harusnya mundur untuk bertanggungjawab dan bukannya klarifikasi ke media seolah keluarga pasien yang tidak sabar karna urusan administratif yang berbelit belit!.
Disisi lain, dalam level kebijakan semustinya Gubernur lebih tanggap mengevaluasi dan mendorong perubahan paradigma dan kualitasg pelayanan RSUAM. Jika selama ini pelayanan dan manajemen RSUAM sudah terurus dengan baik maka tidak perlu Gubernur Ridho Ficardo tunggang langgang hingga mendatangi rumah korban di Kotabumi hari ini.
Yah… Karena kisah kisah pilu pasien di RSDUAM ini sudah kerap terjadi, pada akhirnya mulut rakyat dipaksa untuk berucap : Kita memang tidak bisa berharap pada pemimpin yang tidak memiliki empati dan sensitifitas pada kemanusiaan dan kemiskinan.
Menyikapi kasus dugaan penelantaran pasien meninggal di RSUDAM, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung berencana melaporkan hal ini ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Repub Indonesia pada Senin (25/9) besok.
Ketua KPKAD Lampung, Gindha Ansori mengatakan, kejadian tersebut harus dilaporkan karena dinilai perlu adanya perombakan dari hulu ke hilir terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di RSUDAM, yang tengah digadang-gadang menjadi benteng terakhir pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Lampung.
“Senin mendatang kami akan melaporkan kasus Delvasari orang tua pasien RSUDAM, warga Kotabumi Lampung Utara yang membawa jenazah anaknya dengan angkot ini ke Kementerian Kesehatan RI. Intinya kami minta Menkes turun tangan, perlu ada pembenahan Standar Operasional Prosedure (SOP) pelayanan di RSUDAM,” ujar Gindha Ansor saat dihubungi, Kamis (21/9).
Ia menambahkan, pembenahan SOP pelayanan yang dimaksud dimulai dari pasien masuk hingga keluar dari rumah sakit, baik dalam kondisi sehat maupun meninggal dunia. Dia juga menyesalkan pimpinan RSUDAM yang terkesan hanya menerima saja laporan jajarannya terkait pelayanan. Setidaknya hal ini dibuktikan dengan sampai mengemukanya ke publik kasus yang sangat mencoreng program kesehatan yang selama ini menjadi perhatian serius gubernur Lampung.
“Tidak berlebihan jika Menkes bisa turun ke Lampung turut melakukan pembenahan RSUDAM Lampung. Selain bagian dari tugas Kemenkes, secara personal Menkes Prof. Dr. Dr. Nila Djuwita F. Moloek, Sp.M (K) juga tentunya memiliki beban moril secara pribadi, karena nama Rumah Sakit Daerah Lampung itu, hingga saat ini masih menggunakan nama mendiang ayahnya,” tutur Ansori.
KPKAD juga mendesak gubernur Lampung mencopot Kepala dan Sekretaris RSUDAM, karena dinilai bertanggung jawab langsung dengan kasus ini. “Saya terpaksa menggendong sendiri jenazah putri kami, dan pulang dengan angkot karena pihak rumah sakit tidak bersedia mengantarkan dengan ambulan,” kata Gindha, menirukan keterangan yang didapat dari ibu pasien.(Red)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement