Responsive Advertisement

KPKAD Kritisi Kebijakan Herman HN

Ginda Ansori (Ist)
BANDARLAMPUNG- Wacana Pemkot Kota Bandarlampung bakal menggusur SDN 2 Palapa untuk dialihfungsikan menjadi perhotelan tanpa adanya komunikasi dengan pihak legislatif, menjadi sorotan berbagai pihak.
Praktisi Hukum Lampung Ginda Ansori menilai, idealnya ada koordinasi antara pemerintah Kota dan DPRD Bandarlampung dalam hal rencana relokasi atau pelepasan hak yang berkaitan dengan aset-aset daerah.
“Relokasi ini harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan pendapat publik, artinya Pemkot tidak serta merta saja memberi keputusan tanpa ada kordinasi dari pihak lain termasuk legislatif,” jelas Ansori, kepada Fajar Sumatera, Kamis (20/4).
Menurutnya, sebelum melepas aset tersebut pula, Pemerintah Kota Bandarlampung harus mempertimbangkan untung rugi rencana relokasi ini, sehingga tidak merugikan publik.
“Setiap hal yang menyangkut persoalan penting harus melibatkan unsur wakil rakyat yang ada di parlemen, mengingat fungsi pengawasan melekat dalam tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif,” jelas Kordinator Presidium KPKAD ini.
Pasalnya, menurut dia jika tidak ada koordinasi maka dikhawatirkan akan ada kesan negatif dalam proses ini ke depan yang mengakibatkan implementasi hukum menjadi cidera dan banyak kelemahan.
“Sehingga dapat saja rencana ini dibatalkan apabila tidak melalui proses yang sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala divisi Hak Sipil dan Politik LBH Bandarlampung M Ilyas sangat menyayangkan dengan wacana Walikota Bandarlampung Herman HN yang akan mengalihfungsikan SDN 2 Palapa menjadi area bisnis, yakni perhotelan.
Menurutnya, Pemkot Bandarlampung dalam pemangku kebijakan harus mengkaji ulang soal wacana tersebut, karena akan mengakibatkan dampak psikologis bagi siswa yang menuntut ilmu di sekolah tersebut.
“Kita sudah menemui Wali murid yang mengeluh karena belum memiliki gedung sekolah baru, nah ini kan dapat membuat ketakutan bagi siswa sehingga mengganggu psikologisnya. LBH melihat ada ketakutan-ketakutan juga dari orang tua siswa ketika pemindahan itu tidak maksimal, maka sekolah SDN 2 Palapa itu akan hilang,” ungkapnya. (RF)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement