Responsive Advertisement

KPKAD: Kejati Lampung Tidak Mampu Ungkap Kasus di Bina Marga, Mending Berhenti Saja Jadi Jaksa

Bandarlampung- Dugaan kegiatan di Dinas Bina Marga(DBM) Lampung bermasalah sarat penyimpangan, terus disoal.
Akademisi dari Universitas Bandar Lampung(UBL), Gindha Ansori Wayka menuturkan, Kejati sebagai bagian dari lembaga penegakan hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus (korupsi) seharusnya menjadi Garda terdepan dalam menanggapi masalah-masalah yang menyangkut dinas instansi di Lampung.
"Kejati Lampung jangan terkesan berpangku tangan dalam melihat persoalan yang saat ini sedang krusial," ucap Ansori, Senin (05/09/2016).
Koordinator  KPKAD ini menambahkan, tidak mungkin rekanan 'menjerit', aksi di mana-mana jika tidak ada sumbu utama dari persoalan ini secara nyata
"Kejati harus pasang wajah garang terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Jangan 'main kaki' dengan alasan Forkompinda," tegasnya.
Sebagai bagian dari masyarakat kata dia, penggerak korupsi, KPKAD sadar bahwa di Lampung korupsi sangat 'menggurita', mulai dari korupsi anggaran pembangunan hingga korupsi yang berlapis kebijakan.
Kemudian kata Ansori, jika Kejati Lampung hanya pasif maka nanti ada kesannya dan stigma negatif.
"Bahwa lembaga ini(Kejati) pun. Diduga mendapatkan manfaat dari dinas instansi tersebut," ungkapnya.
Baiknya lanjut dia, Kejati harus bisa membuktikan apa yang saat ini sedang disuarakan oleh rakyat.
"Jika tidak mempunyai kemampuan untuk itu berhenti saja jadi jaksa," ungkapnya.
"Dan pensiun dini sebagai aparat penegak hukum,".
Apa yang disampaikan pendemo itu kata Ansori, diduga ada benarnya, oleh karena itu Kejati-lah yang menjadi alat pengukur.
"Dan pembuktian dugaan setoran itu di dinas PU BM," tukasnya. (Ndi)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement