Responsive Advertisement

GRANAT Lampung Bidik Novotel

Diposting oleh On 16.27 with No comments


Taktik Lampung - Kerap kedapatan menjadi tempat penyalahgunaan Narkoba dan Prostitusi, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPD Granat) Kota Bandar Lampung mendesak pemerintah kota Bandar Lampung mencabut izin oprasional Hotel Novotel Lampung.

" Sudah banyak peristiwa yang terjadi di Novotel itu, penyalahgunaan narkoba, prostitusi dan tentunya ini menjadi perhatian kita bersama, jadi dibutuhkan ketegasan pemerintah kota Bandar Lampung untuk mencabut izin oprasionalnya" ujar Ketua Granat Kota Bandar Lampung Gindha Anshori Wayka kepada awak media, Senin (18/9).
Kemudian menurut Anshori yang juga Koordinator Presidium KPKAD Provinsi Lampung ini mempertanyakan, atas banyaknya peristiwa yang terjadi di Hotel Novotel tersebut apakah selama ini Pemkot Bandar Lampung sudah mengeluarkan surat peringatan atau teguran.
“Di Novotel ini kan sering kedapatan tamu yang menginap melakukan pesta narkoba dan prostitusi. Dan persoalannya apakah Pemkot Bandar Lampung sudah mengeluarkan teguran belum?,” ujarnya.
Anshori pun mengaku geram dengan Novotel yang seolah mempunyai “backing” di penegak hukum maupun Pemerintah sehingga sampai saat ini meski berulang kali menjadi TKP Narkoba tetap saja beroperasi seolah hotel yang menjadi tempat pesta narkoba dan prostitusi dibiarkan begitu saja.
“Harusnya bukan saja soal mereka yang tertangkap saja yang diproses hukumnya tapi termasuk juga tempat dimana peristiwa itu terjadi. harusnya Novotel diberikan teguran. Karena memang setiap proses perizinan itu tidak boleh menjadi tempat ajang prostitusi dan tindak kesusilaan lainnya,” tegasnya.
Oleh karenanya, lanjut Anshori, jika memang Pemerintah Kota punya komitmen memerangi narkoba dan prostitusi maka harus melayangkan teguran bahkan bisa sampai pencabutan izin. Anshori berpendapat penindakan yang dilakukan penegak hukum ialah inisiasi aparat penegak hukum saja dan bukan imbauan ataupun keinginan pihak hotel.
“Harus feedback, jadi peran pemerintah daerah harus berbanding lurus, kalau itu diduga ajang prostitusi dan narkoba ya cabut saja izinnya,” tandasnya.(TL/*)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement