Responsive Advertisement

Gindha Ansori : Timsel Bawaslu Lampung Memaksakan Kehendak

0
346
INILAMPUNG.Com – Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) menilai Timsel Bawaslu Lampung telah melakukan pemaksaan kehendak dengan meloloskan dua nama enam besar calon anggota Bawaslu Lampung.
Padahal, kata Kordinator KPKAD, Gindha Ansori, dua nama calon anggota Bawaslu yang lolos enam besar terbukti bermasalah secara etik.
“Tim seleksinya sudah diingatkan bahwa dari beberapa kandidat itu ada 2 calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung yang bermasalah secara etik, tapi tetap untuk sementara tetap dinyatakan lulus,” kata Ansori, Kamis (24/8/2017).
Dilanjutkan Ansori, dengan lolosnya dua incumben Bawaslu yang lolos enam besar, Ansori mempertanyakan konsistensi dan kapabilitas Timsel.
“Ini tim seleksinya yang perlu kita pertanyakan konsistensi dan kapabilitasnya bahwa hukum tidak akan pernah memandang perbuatan itu dilakukan karena alasan ketidaktahuan, karena semua orang dianggap tahu tentang hukum (fictie hukum),” ujarnya.
Ansori menduga, Timsel Bawaslu Lampung telah bermain kepentingan sesaat, sehingga tetap memaksakan meloloskan dua nama calon Bawaslu yang dilaporkan bermasalah.
“Sudah diingatkan tetapi masih memaksakan diri mengikut sertakan 2 orang peserta yang kena sanksi pelanggaran Kode Etik. Menjadi sangat menggelitik mengapa mesti memaksakan hal ini, kepentingan siapa ini sesungguhnya? kepentingan demokrasi atau kepentingan kekuasaan,” ucapnya.
Gindha Ansori menerangkan, apabila setiap orang yang secara sah dan terbukti melanggar, maka sudah selayaknya dicoret.
“Setiap orang yang terbukti melanggar kode etik atas profesinya, maka orang tersebut tak layak untuk dipertahankan,” tuturnya.
Ansori menambahkan, cacat hukum juga terjadi pada rencana pelantikan anggota Panwas di 15 Kabupaten/Kota yang akan digelar serentak pada 25 Agustus 2017.
Menurutnya, pelantikan Panwas itu terciderai karena Bawaslu Lampung saat ini melanggar kode etik seperti yang dijatuhkan DKPP pada waktu lalu.
“Rencana pelantikan Panwas kabupaten yang akan dilakukan Bawaslu Propinsi Lampung akan menciderai demokrasi dan hukum karena diduga yang akan menempel dasar hukumnya adalah Bawaslu yang cidera karena melanggar kode etik,” kata Ansori, Kamis (24/8/2017).
Oleh karenanya, lanjut Ansori, hasil rekrutmen Panwaslu bakal menuai masalah, karena tidak sah, dan batal demi hukum sebab yang melantik melanggar kode etik.
“Rasionalisasinya adalah bagaimana produk seseorang dapat dinyatakan sah apabila yang bersangkutan cidera dalam implementasi tugasnya yakni melanggar kode etik yang telah diputuskan DKPP. Dengan demikian apa saja administrasi yang terbit dari produk bawaslu provinsi tersebut adalah cacat dan batal demi hukum,” katanya.
Sebelumnya Timsel Bawaslu Lampung telah mengumumkan enam besar nama calon Anggota Bawaslu Lampung, mereka adalah, Ade Asyari, Fatikhatul Khoiriyah, Ali Sidik, Iskardo P Panggar, Mislamudin dan Iwan Satriawan. (ilc-2)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement