Responsive Advertisement

Flyover Terkesan Dipaksakan

Ilustrasi Flyover (Ist)
BANDARLAMPUNG- Wacana Walikota Bandarlampung Herman HN yang terus bergerak dalam mengatasi permasalahan kemacetan dengan pembangunan flyovernya, rupanya tak semulus yang dibayangkan.
Pasalnya, dengan anggaran Pemkot yang defisit tentunya Pemkot harus mendapatkan dana segar untuk merealisasikan wacana pembangunan flyover tersebut dengan cara meminjam ke pihak ke tiga.
Menanggapi hal ini, Koordinator Presidium KPKAD Ginda Ansori menilai, pada prinsipnya pembangunan infratruktur sangatlah penting dan sudah menjadi keharusan dalam birokrasi.
Namun yang harus menjadi pertimbangan, kemampuan cover dari anggaran pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disahkan setiap tahunnya.
“Pemerintah kota harus mempertimbangkan kondisi keuangan yang dapat mendukung infrastruktur dan jangan terkesan dipaksakan,” ujar Ansori, Rabu (26/4).
Sebab menurutnya, pembangunan yang terkesan dipaksakan yang bersumber dari hutang akan menjadi beban pemerintah periode berikutnya dan akan membebani perkembangan struktur dalam APBD itu sendiri di masa mendatang.
“Namanya juga pinjaman ya harus dikembalikan,” ucapnya.
Pemerintah kota juga tidak harus memaksakan diri, perlu juga dievaluasi proses pembangunan flyover yang sebelum-sebelumnya dilakukan oleh Walikota.
“Sudah bisa diperkirakan jika banyak hutang untuk membangun flyover, maka pemerintah berikutnya akan terbebani utang tersebut,” tandasnya. (RF)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement