Responsive Advertisement
03/10/2013 11:26 WIB
Kontroversi Jabatan Dirut PDAM Menguap

BANDARLAMPUNG News - Kontroversi jabatan Direktur Utama PDAM Way Rilau Bandarlampung, AZP Gustimigo yang diduga kadaluarsa kian menguap. Tak hanya sisi struktur dan tata organisasi, permasalahan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kebijakan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itupun terus mendapat perhatian khusus berbagai kalangan.

Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Gindha Ansori mendesak aparat penegak hukum untuk proaktif menyikapi pelanggaran yang terjadi di PDAM.

Itu, kata dia, mengingat dalam pelaksanaan kebijakan yang diambil akan selalu menjadi kesalahan lantaran secara aturan terdapat pelanggaran.

"Aparat hukum harus segera menindaklanjutinya. Karena keberadaan direksi yang ada saat ini sudah melampaui batas. Apa yang dilakukan sudah pasti salah, karena dia (Dirut,red) berdiri pada dasar dan pijakan yang salah," kata Gindha Ansori, Rabu (2/10) melalui sambungan telepon.

Gindha juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit dan memeriksa kebijakan-kebijakan yang selama ini berjalan.

Sebab, lanjutnya, jika Permendagri saja dilanggar, apalagi dengan kebijakan di lembaga tersebut.

"Harus ada audit dan pemeriksaan dari aparat terkait. Karena dari awal saja sudah melanggar, pastinya banyak kebijakan-kebijakan yang dilanggar juga. Dan jika ada indikasi korupsi ya harus ditindak," sergahnya.

Lebih jauh Gindha mendesak Walikota Herman HN untuk melakukan pergantian direksi PDAM. Walikota, kata dia, harusnya bisa membuka mata terhadap pelanggaran yang ada.

"PDAM perlu penyegaran. Saya minta Walikota mengganti direksi yang keberadaannya melanggar aturan. Kan banyak pejabat-pejabat lain yang punya kemampuan untuk mengelola PDAM," tandasnya.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Perda PDAM Way Rilau memastikan pengangkatan jabatan Direktur Utama (Dirut) PDAM AZP Gusti Migo cacat hukum.

Pasalnya, proses pengangkatan Dirut PDAM bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No: 2/2007, tentang struktur dan tata organisasi PDAM.

Ketua Pansus Raperda Pesisir, Barlian Mansyur menegaskan, dalam Permendari tersebut jelas diatur tentang pengangkatan jabatan direksi yang masuk kategori dari luar (eksternal PDAM) batas usia maksimal 50 tahun.

Sementara, proses pengangkatan Gusti Migo sendiri dilakukan pada tahun 2011 dan saat itu usianya telah memasuki 56 tahun. Yang bersangkutan, kata Barlian, berasal dari luar PDAM.

"Ini jelas cacat hukum. Gusti Migo itu diangkat menjadi Dirut pada usia 55 tahun, dan dia bukan dari internal PDAM.

Sementara dalam Permendagri sendiri menyebutkan bahwa pengangkatan Dirut kategori dari luar, usia maksimalnya 50 tahun. Sementara yang dari dalam (internal,red) itu 55 tahun," ungkap Ketua Komisi C DPRD Bandarlampung itu melalui ponselnya, Senin (30/9).
(R4/bln)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement