Responsive Advertisement

Pengamat desak BPK Lampung dan BPKP segera mengaudit keuangan pemkot Bandarlampung

 
setialampung.com – Akademisi universitas Lampung Yusdianto meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI untuk mengaudit dugaan beberapa tunggakan yang yang terjadi di pemerintah kota Bandarlampung selama di 2016. Seperti tunggakan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) yang diduga belum dibayarkan sejak April 2016 dan tunjangan sertifikasi.
“Semestinya BPK dan BPKP melakukan audit secara menyeluruh terhadap beberapa tunggakan tersebut,” kata Yusdianto.
Menurut Yusdianto, jika di dalam proses audit tersebut, BPK dan BPKP menemukan adanya dugaan atau indikasi perbuatan melawan hukum, diharapkan BPK atau BPKP berani membawa dugaan masalah tersebut ke ranah hukum.
“Ini perlu dilakukan investigasi langsung oleh BPK, apakah APBD di 2017 bisa melunasi semua tunggakan itu atau nggak ?. Ini ibaratnya menyimpan api di dalam sekam. Meski kondisi keuangan sedang sulit, tapi pemkot tetap harus membayar tunggakan di 2016 tersebut. Yang jadi pertanyaan, apakah dana yang ada di APBD 2017 mampu melunasi tunggakan itu atau nggak?. Karena untuk melaksanakan kegiatan rutin aja sepertinya sudah kesulitan,” ujarnya.
Ditambahkannya, jika pemkot Bandarlampung transparan dalam penggunaan anggaran dan patuh dengan peraturan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, semestinya pemkot berani mengungkap ke publik terkait kondisi keuangan yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kegaduhan.
Adapun dampak yang ditimbulkan terkait tertundanya pembayaran tukin bagi ASN di Bandarlampung, lanjutnya, dikhawatirkan akan menurunkan kinerja ASN secara menyeluruh dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meraih target pendapatan asli daerah (PAD).
Pengamat Hukum Universitas Bandarlampung, Gindha Ansori menuturkan, tertunggaknya pembayaran tukin itu karena anggaran tukin yang telah dianggarkan setiap tahun di APBD diduga telah dialihkan untuk anggaran pembangunan infrastruktur.
“Ketika anggaran dibayarkan untuk tukin atau sertikasi guru pasti bakal labas gitu aja. Tapi Kalau uangnya digeser untuk pembangunan infrastuktur, kan bisa dapat keuntungan,” tegasnya.
Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah Bandarlampung jangan terlalu memaksakan pembangunan perbaikan infrastruktur, misalnya fly over dengan mengesampingkan pembayaran tukin PNS ataupun dana sertifikasi guru triwulan III dan IV tahun 2016.
Kendati demikian, lanjutnya, dirinya mempertanyakan para ASN pemkot Bandarlampung yang tidak berani memperjuangkan haknya ke pemkot.
“Apa mereka tidak sadar akan haknya. Kalau pemerintah Bandarlampung mengalihkan anggaran tukin ke infrastruktur, terus siapa nanti yang mau bayar hak mereka. Akibatnya melemahkan kinerja pemerintah setelah menurunya tingkat pengabdian ke masyarakat,” pungkasnya. (*)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement