Responsive Advertisement

Ghinda Ansori Sikapi Kebijakan Pemkot

BANDARLAMPUNG,- Pengamat Hukum, Ghinda Anshori, menyikapi kebijakan Pemerintah Kota Bandarlampung diduga tidak memikirkan perencanaan yang banyak dalam proses pembangunan.
Sebab jika Pemkot telah memikirkan hal-hal yang menjadi dasar dalam pembangunan tersebut, pasti pihak Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Polda Lampung tidak sampai menegur Pemkot dengan surat peringatan.
“Kalau pendapat saya tidak masalah mau bangun dimana saja flyover, tapi prosedurnya harus terpenuhi dulu semua sehingga clear and clear tidak ada permasalahan, kalau seperti ini kan jadi pihak Pemerintah Pusat, Pemprov dan Polda Lampung menegur,” papar Ghinda, Jum’at (9/6).
Seharusnya, Pemerintah Kota Bandarlampung harus memahami fungsi-fungsi perizinan yang dikantongi oleh Pemkot.
“Pemerintah Kota Bandarlampung seharus telah memahami bahwa setiap pembangunan apa saja dibutuhkan banyak hal, yaitu seperti perencanaan, DED, Andalalin, AMDAL dan lain-lain,” ucapnya.
Dilain sisi, Pemerintah Provinsi telah meminitoring dan telah berfungsi sebagai tupoksinya agar memperingati Pemerintah Kota Bandarlampung yang diduga membandel dengan aturan yang ada.
“Hanya waktu yang bisa menjawab apakah Pemerintah Kota Bandarlampung menggubris himbauan dari Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo agar pemkot dapat memenuhi perizinan yang belum di kantongi oleh Pemkot,” ucapnya.
Jika Pemerintah Kota Bandarlampung dapat memenuhi apa yang seharusnya mereka kantongi untuk memulai pembanguann Flyover tersebut nantinya akan diperbolehkan untuk melanjutkan pembangunan tersebut, namun kalau Pemerintah Kota masih belum dapat memenuhi persyaratan pembangunan itu maka Pemerintah Provinsi akan menindak lanjutinya. (JI)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement