Responsive Advertisement

Sidang Perdana, Mukhlis Basri Mengaku Senang Gunakan Pil Happy Five

0
313
Foto Istimewa
BANDAR LAMPUNG (PBO)-Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus nonaktif Mukhlis Basri menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Selasa (21/2).
Selain Mukhlis, ada dua terdakwa lainnya yaitu Doni Lesmana dan Okta Rika.
Sidang ini berlangsung cepat, dimana setelah mendengarkan pembacaan dakwaan penuntut umum, langsung ke agenda keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
Pada sidang ini, penuntut umum menghadirkan tiga saksi yaitu dua dari anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung yang menangkap dan satu orang dokter Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung.
Pihak kuasa hukum Mukhlis, menghadirkan satu saksi ahli hukum pidana dari Universitas Lampung.
Mukhlis Basri dan dua rekannya didakwa pasal berlapis oleh penuntut umum. Jaksa penuntut umum Yusna mendakwa ketiga terdakwa dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Pada dakwaan kedua, pasal yang didakwakan adalah pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 jo pasal 37 ayat (1) dan (2).
Di dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum Yusna menerangkan, awalnya Doni datang ke rumah Mukhlis di Jalan Urip Sumoharjo, Gunung Sula, Sabtu (21/1/2017) sekitar pukul 13.00 wib.
Doni mengajak Mukhlis main ke Hotel Emersia untuk ngobrol dengan teman-teman lain.
Sebelum berangkat, Mukhlis menghubungi Okta untuk datang ke kamar 207 Hotel Emersia. Mukhlis dan Doni tiba di kamar hotel sekitar pukul 14.00 WIB. Pada saat itu, di dalam kamar sudah ada Okta. Mereka lalu asyik ngobrol.
Doni kemudian menawarkan Mukhlis dan Okta untuk menggunakan pil Happy Five. Mukhlis dan Okta mengiyakan.
Mukhlis dan Okta masing-masing menelan setengah butir sedangkan Doni menelan satu butir. Setelah itu, Doni memberikan dua butir pil Happy Five masing-masing ke Mukhlis dan Okta.
Malam harinya, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menggerebek ketiga terdakwa di dalam kamar hotel.
Polisi menemukan dua butir pil Happy Five di dompet Mukhlis dan dua butir lainnya di kotak jam Okta.
Mukhlis mengaku menggunakan zat psikotropika karena beban pekerjaan yang berat. “Saya pakai pil itu karena tekanan beban kerja yang luar biasa,” ujar Mukhlis saat memberikan keterangan.
Dengan menggunakan pil Happy Five, Mukhlis merasa percaya diri dalam menghadapi pekerjaan.
Ia mengaku baru satu tahun terakhir menjadi pengguna pil Happy Five. Biasanya, Mukhlis menggunakan pil tersebut saat berada di Jakarta. Serupa dengan Mukhlis, terdakwa Doni dan Okta juga mengaku menggunakan pil Happy Five sudah satu tahun. Doni dan Okta menelan pil tersebut di Jakarta.
Di hari sebelum penangkapan, Doni mengatakan, menjemput Mukhlis di rumahnya. Mereka lalu pergi ke Hotel Emersia.
Di hotel itu, mereka bertemu Okta, PNS Pemprov Lampung. Di dalam kamar, Doni memberikan pil Happy Five ke Mukhlis dan Okta. Mukhlis menelan setengah butir begitu juga dengan Okta. Sedangkan Doni menelan satu butir.
Setelah itu, Doni memberikan empat butir pil happy five ke Mukhlis dan Okta. Empat pil itu dibagi dua. Doni mengaku baru kali itu memberikan pil ke Mukhlis dan Okta.
Majelis hakim menanyakan apa yang dirasakan Mukhlis usai menggunakan pil happy five di kamar hotel. “Bawaannya senang,” jawab Mukhlis.
Hendry Pimpin Massa Granat
SEKITAR seratusan anggota Granat Kota Bandar Lampung melakukan aksi demo di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Selasa (21/2).
Aksi yang dipimpin Ketua Umum DPP Gerakan Anti Narkotika (Granat) Nasional, Hendry Yosodiningrat untuk menyoroti penegakan hukum masalah narkoba dan psikotrapika yang melibatkan pejabat di Lampung yang dinilai tidak adil dan tebang pilih.
Seratusan massa yang mengenakan pakaian hitam dengan ikat kepala putih melakukan longmarch dari Saburai menuju tiga lokasi yakni halaman Pemrov Lampung, Kejati, dan berakhir di PN Tanjung Karang.
Hendry menilai, ada yang salah dalam proses assesment terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotrapika.
Karena selama ini, rehab masih dijadikan ajang transaksional bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotrafika untuk terlepas dari jeratan pidana.
Anggota DPR RI ini pun menilai langkah BNN yang kerap memberikan assesment dengan keputusan rehab dinilai tidak tepat.
Karena yang berhak memutuskan adalah melalui keputusan pengadilan.
“Selama ini assesment yang dilakukan BNN melalui rehab, tidak tepat. Karena yang berhak memutuskan rehab itu pengadilan.
Hakimlah yang memutuskan. Selama ini praktiknya salah, sudah ditangkap, ada barangbukti, hasil urine positif, tapi direhab,” tandasnya.
Aksi longmarch Granat Kota ini juga dihadiri sejumlah pengurus DPP Granat, Granat Lampung, dan Granat Kota, di antaranya Yusril Hakim, Sekretaris Granat Lampung Agus Bhakti Nungroho, PLh Granat Kota Ginda Ansori.(TL)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement