Responsive Advertisement

Granat Lampung, Minta Aparat Tidak Tembang Pilih Dalam Menjalankan Proses Hukum

Bandarlampung, Media Merdeka.com- Ratusan massa yang berasal dari Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) Lampung melakukan aksi demo di depan Kantor Kejati Lampung, Selasa (21/2).
Ketua Umum DPP Granat Henry Yosodiningrat memimpin orasi massa yang didampingi Ketua DPD Granat Lampung, Tony Eka Chandra dan Ginda Ansori Wayka.
Dalam orasinya, Hendri Yosodiningrat meminta secara tegas kepada aparat penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam menjalankan proses hukum perihal kasus narkoba.
“Proses penegakan hukim terhadap oknum pejabat terkesan berbeda dengan masyarakat kecil yang tidak punya jaringan dan uang. Untuk itu kita minta penegakan hukum di Lampung tidak tebang pilih,” katanya.
Bahkan dirinya mengaku merasa terkejut dan heran karena Sekda Tanggamus non aktif Mukhlis Basri sudah dilakukan penangguhan penahanan dengan alasan direhabilitasi
Oleh karena itu, lanjutnya terkait kasus Mukhlis Basri yang sudah mendapatkan surat keterangan rehabilitasi pada Oktober 2016 lalu dari salah satu panti rehabilitasi sama sekali tidak mendasar sementara dia tertangkap akhir Januari 2017.
Henry mencurigai ada permainan surat keterangan dari pihak tertentu. Karena itu anggota Komisi II DPR RI itu meminta majelis hakim agar mendalami kasus ini dan jangan hanya berpedoman pada assesment saja.
Untuk itu, Granat menyatakan sikap untuk mendesak agar kebijakan dan pelayanan hukum harus adil terhadp siapa saja yang ditangkap oleh Polri, BNN disidik sesuai dengan ketentuan UU narkotika, bukan menggunakan peraturan bersama.
Sementara, Ketua Granat Bandarlampung Ginda Ansori  menegaskan pihaknya menduga asessement rehabilitasi sosial  menjadi alat transaksi dan pungutan liar  terhadap para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba yang tertangkap oleh Polri, maupun BNN.
“Kami mendesak agar Polri, Jaksa dan BNN di Lampung agar tidak memberikan assesement untuk rehabilitasi medis dan sosial karena peran ini hanya hakim pengadilan yang mempunyai kewenangan,” jelasnya.
Untuk itu, siapa saja yang tertangkap melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus diproses cepat penyidikannya.
“Sebagaimana amanat pasal 73 dan 74 UU no. 35 tahun 2009, sehingga dapat segera dimajukan ke pengadilan agar pengadilan dapat memverika  vonis dihukum penjara atau vonis rehabilitasi,” tegasnya.
Sementara Ketua DPD Granat Lampung Tony Eka Candra mempertanyakan proses hukum di Indonesia yang menurutnya sangat aneh.
“Ini sangat aneh, mana bisa seseorang yang kena proses hukum (disidik), tau-tau dilepas. Ini kan aneh, hukum harus tetap tegak kepada siapapun,” ujarnya. (Red-Inilampung.com)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement