Responsive Advertisement
11/2/2017 12:07:59
 
Mukhlis Direhab, Cederai Keadilan Masyarakat
Harianlampung.com - Keputusan merehabilitasi tersangka pengguna Narkoba, Mukhlis Basri dinilai sebagai langkah mundur dan mencederai rasa keadilan masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba. Aksi demo besar-besaran akan digelar Granat Lampung.

“Keputusan ini mencederai rasa keadilan masyarakat dan merupakan langkah mundur dalam pemberantasan narkoba,” tegas Ketua DPD Granat Provinsi Lampung, Tony Eka Candra kepada wartawan, Sabtu (11/2) di Bandarlampung..

Seperti diketahui, Mukhlis Basri,Sekda Tanggamus yang terjaring operasi di Hotel Emersia bersama dua rekannya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana Psikotropika oleh Polda Lampung dan ditahan.

Dalam perkembangan kasus ini, Polda dan BNN Provinsi Lampung memutuskan untuk merehabilitasi Mukhlis. Sebelumnya Polda Lampung menyatakan tidak ada rehab bagi pengguna Psikotropika.

Perlakuan khusus terhadap kepada Mukhlis Basri, dinilai Granat merupakan langkah mundur dalam pemberantasan narkoba. "Pengurus dan relawan Granat, minggu depan akan melakukan aksi besar-besaran ke Polda, BNN, dan DPRD,” ungkap Tony.

Kata Tony, selaku ormas yang aktif dalam melakukan  Pencegahan, Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), tindakan merehabilitasi Mukhlis, sulit diterima akal sehat.”Ini bentuk tindakan tebang pilih dalam pemberantasan narkoba.’

Seperti diberitakan sebelumnya, setalah mendapat assesmen dari BNN Lampung, Mukhlis Basri tak lagi ditahan di Polda Lampung. Direktur Ditnarkoba Polda Lampung Kombes Abrar Tuntalanai mengatakan, Mukhlis dipindahkan ke panti rehabilitasi BNN Lampung, sejak Minggu (5/2).

Tony menilai, jika terlalu longgar seperti ini, orang tidak takut untuk menggunakan narkoba, termasuk okunum pejabat negara dan pejabat tinggi. Mereka mengangggap kalau tertangkap hanya direhabilitasi. “ Ini sangat tidak menguntungkan, karena menjadi peluang meningkatnya penggunaan dan peredaran gelap narkoba,"tegasnya.

Sementara Pengurus Harian Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Kota Bandarlampung, Gindha Ansori Wayka sangat menyayangkan langkah yang dilakukan Polda Lampung dan BNN Lampung memberikan rehabilitasi bagi pengguna Narkoba. Menurutnya keputusan rehabilitasi tersebut bagi pengguna narkoba mestinya melalui pengadilan.

"Seharusnya produk keputusan rehabilitasi pengguna atau pemakai narkoba, ada diranah pengadilan, sehingga langkah kepolisian dan BNN dalam penyelidikan dan penyidikan melakukan rehabilitasi tak menjadi kontroversi seperti ini,"ujarnya.

Gindha menilai, pelayanan hukum kepolisian dan BNN menjadi tak professional karena mereka yang menangkap, mereka juga yang memberikan keputusan rehabilitasi, sehingga memungkinkan timbulnya abuse of power dalam implementasi peraturan.

 
(fik/pin)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement