Responsive Advertisement
'Nyanyian' Usman Effendi, Kejari Sudakana Didesak Periksa RA, JH dan DM Gindha Ansori Wayka Lampung Timur - Dugaan Pungutan Liar (Pungli) di pabrik es batu dan eksavator yang berada di Desa Marga Sari Kecamatan Simpang Sribawono Kabupaten Lampung Timur bak benang kusut yang belum terurai. ‘Nyanyian’ mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung Timur Usman Effendi yang menyebut 3 orang pejabat ikut menikmati uang hasil dugaan Pungli, namun hingga kini mereka belum juga ditahan pihak Kejari Sukadana Lampung Timur. Akademisi dari Universitas Bandar Lampung(UBL) Gindha Ansori Wayka menilai, penegakan hukum harus terhadap mereka yang menjadi mereka yang menyuruh, mereka yang melakukan dan mereka yang turut serta. “Konteks pertanggungjawaban pidananya berlaku dalam setiap siapa mereka yang berbuat dalam katagori ketiganya,” ucapnya, Kamis(02/02/2017). Dosen Hukum UBL ini menambahkan, masyarakat harus diberitahu apa alasan penegak hukum kemudian belum melakukan proses hukum terhadap pelaku yang lain, karena dalam hukum pidana mengisyaratkan bahwa seseorang dapat diproses hukum jika ada perbuatan, ada ketentuan yang mengaturnya dan ada pertanggungjawaban pidananya. Baca: CBA Desak Kejari Sukadana Telusuri 'Nyanyian' Usman Effendi “Mungkin karena kasusnya split pemberkasannya maka menjadi lambat tetapi terkait perbuatan selama mampu bertanggungjawab secara pidana maka sanksi hukum akan sampai padanya,” ujarnya. Koordinator KPKAD ini menambahkan, oleh karenanya, semestinya aparat penegak hukum memperlakukan orang itu sama sehingga tersangka tak perlu ‘menjerit’ karena ada rekannya yang menikmati tidak diproses sama dengannya. Baca: Usman Effendi, Mantan Kepala DKP Lampung Timur: RA, JH dan DM Ikut Terima Uang Elemen Desak Kejari Sukadana Periksa 3 Mantan Kepala DKP Lampung Timur “Asas hukum equality before the law menjadi pembatas bahwa semua orang sama di depan hukum,” ungkapnya. Oleh karenanya jika perbuatan 3 orang lainnya dapat dibuktikan dengan alat bukti yang cukup penegak hukum harus segera memprosesnya jangan menunggu 'dijeritin' dulu baru diproses. Ia menilai, korupsi itu biasanya dilakukan berjamaah, tinggal bagiannya saja apakah rata atau tidak?. Baca: Kepala DKP Ditahan, Bupati Lampung Timur: Kita Junjung Azas Praduga tak Bersalah Dibui, Kepala DKP Lampung Timur Ditumbalkan? 3 Mantan Kepala DKP Menunggu Eksekusi Kejari Sukadana Lampung Timur? “Jarang yang korupsi sendiri,minimal ada atasan atau bawahannya,” ujarnya. “Kita dukung dan Desak Kejari dan harus bisa dibuktikan oleh Kejari bahwa nyanyian ini benar adanya,”. (*)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement