Responsive Advertisement
KPKAD Sayangkan Sekda Tanggamus Muklis Basri Hanya Jalani Rehab Bongkar Post 10:49:00 AM Bandar Lampung, BP Ketua Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Gindha Ansori, menyayangkan putusan rehabilitasi tersangka pemilik dan pengguna pil happy five Sekda Tanggamus Mukhlis Basri. Gindha Ansori menjelaskan, rekomendasi BNN Lampung yang menyatakan Sekretaris Daerah Tanggamus Mukhlis Basri hanya menjalani rehabilitasi, terkesan berbau politik. Untuk itu ia sangat menyayangkan, jika sikap penegak hukum tidak sama dalam menangani kasus narkoba, dan masih menggunakan kacamata kepentingan pribadi dan kelompok, bukan kepentingan rasa keadilan masyarakat. “Sebab kalau semua yang menyangkut pejabat yang menggunakan narkoba lalu proses hukumnya sama dengan beberapa kasus sebelumnya yakni dipentingkan rehabilitasinya dibandingkan penegakan hukum atas perbuatannya maka saya sarankan ditutup saja Dir Narkoba Polda Lampung, karena tidak ada penjeraan bagi pengguna narkoba,” beber Ansori. Lanjut Ansori, dalam kasus ini, hukum diduga menjadi alat lawan politik untuk menumbangkan kekuasaannya dan citranya di depan masyarakat karena yang bersangkutan digadang-gadang menjadi calon Bupati Kabupaten Tanggamus. “Jarang sekali terdengar kalau pengguna dari kalangan orang susah, rendah pendidikan dan status sosial mayoritas banyak yang divonis, dibandingkan dengan yang direhab,” imbuh Ansori yang juga dosen di Fakultas Hukum UBL ini. Secara kelembagaan, sambung dia, Polda Lampung memang sudah siap menjadi Tipe A, tetapi secara Sumber Daya Manusia masih perlu peningkatan lagi dalam hal pelayanan hukum. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung merekomendasikan mantan Sekretaris Daerah Tanggamus Mukhlis Basri menjalani rehabilitasi. Selain Mukhlis, BNN juga merekomendasi dua tersangka penyalahgunaan psikotropika lainnya, yaitu Oktarika (PNS Bina Marga Provinsi Lampung) dan Doni (wiraswasta) untuk direhabilitasi. Ketiganya ditangkap jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung bersama Nurul Irsan dan Edi Yusuf di kamar hotel di Bandar Lampung, pada Sabtu (21/1) malam lalu. Dari pemeriksaan, polisi melepaskan Edi Yusuf dan Nurul Irsan karena dinilai tidak cukup bukti. "Untuk pemakai, pecandu, dan korban narkoba maupun psikotropika wajib direhab, karena ini amanat Pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika," kata dokter klinik BNN Lampung Novan Harun beberapa waktu lalu. Keputusan rehabilitasi bagi pemakai maupun korban narkoba dan psikotrapika, kata Novan, dilakukan berdasarkan keputusan tim assesment terpadu (TAT) BNN , yang terdiri tim hukum dan medis, dan unsurnya dari kejaksaaan, BNN, serta penyidik Polri. "Keputusan rehab merupakan hasil keputusan tim TAT, bukan BNN saja, di situ ada jaksa, ada penyidik Polri, serta dua dokter dari BNN. Ini berlaku global bagi siapapun pengguna, pecandu, maupun korban narkoba dan psikotropika, wajib direhab," tegasnya. Ia menjelaskan, rekomendasi BNN terhadap tiga tersangka penyalahgunaan psikotropika hanya bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dan rekomendasi rehabilitasi ini tidak bisa mengintervensi putusan majelis hakim. "Ini hanya sebagai bahan pertimbangan hakim memutuskan perkara, soal apakah nanti putusannya direhab atau dipidana itu hak majelis hakim," tandasnya. Novan menjelaskan, keputusan rehabilitasi yang dilakukan TAT ada tahapan dan tes yang harus dilalui bagi pecandu, pengguna maupun korban narkoba dan zat psikotrapika. Melalui tes ini, lanjut dia, bisa diketahui tingkat keparahan pengguna narkoba maupun psikotrapika. "Sedangkan rehab bagi kurir, bandar, dan pengedar narkoba tidak diberlakukan," tegasnya. Dia menambahkan, pil happy five atau erimin yang mengandung nimetazepan atau istilah awamnya obat tidur/penenang, yang ditemukan di dompet Mukhlis Basri dan kotak rias Oktarika sebenarnya biasa digunakan untuk medis. Kategorinya bisa menyebabkan ketergantungan ringan. "Happy five ini masuk kategori psikotrapika golongan empat, biasa digunakan pengobatan medis, tapi masalahnya happy five ini belum ada izin edar, sehingga masih dilarang digunakan tanpa resep dokter," tandasnya. Target, Limpahkan Berkas Sementara itu, sebelumnya pula, Direktur Narkoba Polda Lampung Kombes Abrar Tuntalanai mengatakan, hingga kini penyidik masih merampungkan berkas perkara Mukhlis cs agar bisa selesai. Ia menargetkan pelimpahan berkas Mukhlis cs ini bisa dilakukan, Jumat (3/2) ini. "Masih kami lengkapi, mudah-mudahaan Jumat (hari ini) bisa kita limpahkan, ke kejaksaan," kata Abrar. Terkait rekomendasi rehabilitasi, kata Abrar, itu merupakan wewenang BNN. "Kalau rehab itu wewenang BNN," pungkasnya. Sebelumnya pula, puluhan orang melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Lampung, Kamis (2/2) siang lalu. Mereka mendatangi mapolda mempertanyakan terkait tidak ditahannya mantan Sekda Tanggamus Mukhlis Basri oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Mereka menilai ada tebang pilih dalam penegakan hukum terhadap penanganan kasus narkoba. "Perbutaan yang dilakukan Mukhlis sebagai pejabat pemerintah sungguh memalukan dan mencoreng institusi pemerintahan, kenapa tidak ditahan, padahal banyak masyarakat yang membawa obat terlarang terbukti ditahan," teriak para peserta demo. Aksi demonstrasi yang sebagian besar terdiri dari kaum ibu ini juga membawa poster-poster yang bertuliskan kecaman terhadap Mukhlis, dan meminta Polda menahan Mukhlis. (red) Label: Politik dan Kriminal125

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement