Responsive Advertisement
KPK Soroti Tunggakan Biling Ilustrasi/Ist BANDARLAMPUNG, FS - Selain penundaan pembayaran dana sertifikasi guru triwukan III dan IV tahun 2016 oleh pemerintah Bandarlampung, kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti penunggakan bina lingkungan (biling) yang mencapai Rp21 miliar untuk SMA/SMK tahun 2016 se- Kota Tapis Berseri. KPK RI meminta para guru membuat surat pengaduan resmi ke KPK untuk diproses secara hukum. ”Kalau masyarakat melihat ada tindak pidana korupsi laporkan ke KPK,” kata juru bicara KPK RI, Febri Diansyah, Senin, (15/1). Para guru se Bandarlampung, khususnya SMA/SMK saat menyampaikan laporan pengaduan secara resmi harus disertai bukti yang kuat terkait dugaan adanya penyelewengan anggaran tahun 2016. “Telaah data tidak akan lama, sampai ada informasi yang cukup kuat, nanti akan langsung di sampaikan ke pelapor terkait perkembangan dari pengaduan itu,” ungkapnya. Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) bahkan membuka posko pengaduan penunggakan pembayaran dana bina lingkungan (biling). “Kami hanya berusaha untuk memperbaiki sistim pemerintahan Bandarlampung yang lebih baik lagi supaya permasalahan seperti ini tidak terulang untuk kedepannya,” Kata Humas PPRL Lampung Yohannes Joko Purwanto, Senin, (15/1). Tujuan di bukanya posko pengaduan ini agar bisa segera ditindaklanjuti oleh aparat hukum setempat.”intinya kalau aparat hukum di Lampung sudah tidak mampu bekerja untuk rakyat, jadi kami (PPRL) yang akan mendampinginya ke KPK RI supaya mereka (aparat hukum dan DPRD) malu karena tidak mampu bekerja untuk rakyat,” ucapnya. “Aneh aja kalau semua anggaran yang sudah di plot dalam APBD tapi pemerintah Bandarlampung tidak sanggup untuk membayarnya. Terus uangnya kemana coba ?. itu kan duit rakyat dan Wali Kota Bandarlampung, Herman HN diberi amanah oleh masyarakat Kota Tapis Berseri untuk menjalankan roda pemerintahan. Tapi ini kok malah nyakitin hati rakyat yang telah mempercayakannya untuk memimpin Kota Tapis Berseri,” ungkapnya. “Dimana coba rasa kemanusiaannya ? ini sama saja dengan air susu dibalas air tuba. Dimana kepercayaan dinodai oleh kebohongan untuk memajukan semua sektor di Kota Tapis Berseri,” tegasnya. Kendati demikian, Pihaknya mempertanyaan para aparat hukum yang seakan menutup mata terkait sekelumit permasalahan di pemerintah Bandarlampung, baik penundaan sertifikasi guru, dana biling, temuan BPK RI untuk dana bansos dan hibah tahun 2015 sekitar Rp60 miliar yang diduga ada kerugian Negara didalamnya. Selain itu, DPRD Bandarlampung yang bekerja untuk mengawasi pemda dalam penggunaan APBD dapat menegur agar tidak salah melangkah. Namun, dia menyayangkan, DPRD Bandarlampung juga seakan menutup mata maupun telinga terkait sekelumit permasalahan yang terjadi di Kota Tapis Berseri. “Kalau semuanya diam bisa bahaya ini, bisa-bisa rakyat yang bergerak serentak untuk menyuarakan aspirasinya yang selama ini tidak didengar oleh pemerintah Bandarlampung, aparat hukum maupun dari para wakil rakyat. Apa mau seperti itu ? jika seperti itu, mereka seharusnya malu, karena mereka yang bekerja untuk rakyat tapi tidak memihak kepada rakyat,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung mengapresiasi langkah Lembaga Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) yang telah membuka posko pengaduan penunggakan dana biling mencapai Rp 21 miliar untuk SMA/SMK tahun 2016 se- Kota Tapis Berseri. “Kami berterima kasih kepada PPRL karena telah mengambil langkah berani yang bersedia untuk menampung aspirasi atau keluhan para guru, baik tertunggaknya dana sertifikasi maupun dana biling untuk melaporkan ke aparat hukum,” ungkapnya. Akademisi Hukum Universitas Bandarlampung (UBL) Ginda Anshori juga mendesak aparat hukum segera memeriksa Wali Kota Bandarlampung, Herman HN, atas dugaan tindak korupsi tunggakan dana bina lingkungan (biling) sekitar Rp21 miliar tahun 2016 lalu. “Seharusnya para penegak hukum di Lampung responsive menanggapi permasalahan serius di pemerintah Bandarlampung. Karena ini telah ditetapkan dalam perda yang bernama APBD, misalnya, untuk biling sekian, BPJS sekian. Nah…Ketika program itu ada dan tidak bisa direalisasikan sementara dananya ada, maka sudah wajar aparat hukum turun tangan,” kata Ginda, Minggu, (8/1). Semestinya aparat hukum dapat cerdik melihat tunggakan dana biling oleh pemerintah Bandarlampung yang diprediksi bakal dibayar memakai APBD 2017. ”Salah, karena itu berkaitan dengan perda yang harus dijalankan pemerintah Bandarlampung di tahun berjalan, bukan untuk membayar tunggakan di tahun sebelumnya. Tetapi sejauh mana aparat hukum cerdik melihat permasalahan ini atau jangan-jangan mereka (aparat hukum) mengambil manfaat dari situasi defisit ini. jadi muncul asumsi dari masyarakat adanya kongkalikong antara pemerintah Bandarlampung dan aparat hukum,”ungkapnya. “Kalau tidak ada dugaan kongkalikong, maka sudah pasti akan tuntas permasalahan ini dan sebagainya. Wajar kalau masyarakat curiga kan, karena banyak permasalahan seperti ini yang tidak ditanggapi, sementara permasalahan ini bukan bagian delik aduan kan,”sindirnya. Apabila pemerintah Bandarlampung memakai dana APBD tahun 2017 untuk membayar tunggakan dana biling 2016, maka, sambung dia, akan menjadi “haram” untuk dibayarkan memakai anggaran berjalan sekarang ini. ”Seharusnya ada evaluasi perubahan yang dinyatakan bahwa ada beberapa hal menyebabkan defisit sehingga pelunasan utang biling 2016 itu dapat dianggarkan kembali di APBD 2017. Nah, persoalan hari ini apakah dianggarkan atau tidak untuk membayar itu,”ucapnya. Namun, jika pemerintah mampu membayar tunggakan dana biling tahun 2016 lalu, maka secara otomatis menjadi kecurigaan baru nantinya, dimana pembayaran itu tidak dianggarkan, tetapi pemerintah Bandarlampung sanggup untuk membayarnya.”aneh kan jadinya, artinya bermasalah. Artinya pemerintah Bandarlampung harus beradaptasi dengan negeri yang tengah dilanda defisit ini dengan mengurangi pembangunan mercusuar supaya pelaksanaan anggaran APBD 2017 dapat berjalan baik dan benar,” pungkasnya. “Apalagi ada wacana pemerintah Bandarlampung mau membangun sejumlah fly over atau under pass pada 2017 mendatang. Tidak usah terlalu dipaksakan membangun infrasturuktu yang mapan untuk pencitraan.Semestinya pemerintah Bandarlampung bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan ini bersama pihak terkait. Kalau emang kurang paham kan Wali Kota Bandarlampung bisa menanyakan ke tim ahli bidang hukumnya, kan gitu. Jangan sampai nantinya tim ahli ini menjadi beban APBD pemerintah Bandarlampung,” tegasnya Ia berharap, para aparat hukum dapat mengawasi penggunaan anggaran pemerintah Bandarlampung tahun 2017 supaya dapat berjalan dengan baik dan maksimal.” Intinya mendampingi supaya walikota Bandarlampung tidak tersesat terlalu jauh dalam menggunakan anggaran,” pungkasnya. Diketahui, Pemerintah Bandarlampung diduga telah menunggak pembayaran dana bina lingkungan (biling) untuk SMA selama 8 bulan dan SMK sekitar 10 bulan se-Kota Tapis Berseri dengan total keseluruhan mencapai Rp. 21 miliar. Pasalnya, berdasarkan dana rekapitulasi jumlah siswa SMK penerima biling se-Bandarlampung mencapai 6958 siswa dari keseluruhan 12.031 siswa. Dari rincian 10 SMK di Bandarlampung, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, untuk Kelas X, program andalan Herman HN ini hanya menyasar 2.972 siswa, Kelas XI 2.503 siswa, dan Kelas XII 1.483 siswa. Sedangkan dana rekapitulasi jumlah siswa SMA penerima biling se-Bandarlampung mencapai 7571 siswa dari keseluruhan 16638 siswa. Dari rincian 17 SMA di Bandarlampung, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, untuk Kelas X, program andalan Herman HN ini hanya menyasar 2.650 siswa, Kelas XI 2.888 siswa, dan Kelas XII 2.033 siswa. (ZN/TM Berita Kota home Tuesday, January 17, 2017

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement