Responsive Advertisement
Kejari Bandarlampung Akan Usut Proyek Dinas PU Jumat, 20 November 2015 20:31 WIB Pewarta: Roy Baskara Pratama ...Jika memang ada masalah dalam sejumlah proyek di dinas pekerjaan umum, tentunya akan kita selidiki... Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Kejaksaan Negeri Kota Bandarlampung akan mengusut proyek dinas pekerjaam umum yang diduga bermasalah, terutama yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan. "Jika memang ada masalah dalam sejumlah proyek di dinas pekerjaan umum, tentunya akan kita selidiki," kata Kepala Kejaksaan Negeri Bandarlampung Widiyantoro di Bandarlampung, Jumat. Dia mengatakan, sebab dalam peraturan pemerintah yang baru jika ada laporan BPK, pihaknya wajib menindaklanjuti dua bulan setelah hasil pemeriksaan. Ia melanjutkan, yang selalu menjadi masalah dalam dinas pekerjaan umum (PU) adalah setiap tahunnya, selalu ditemukan kelebihan pembayaran dengan potensi kerugian mencapai miliaran rupiah. "Kita akan lihat apakah mereka akan melakukan pembayaran atau tidak, dan itu benar kerap terjadi," kata dia. Terkait apakah ada dugaan kerja sama antara pihak rekanan dengan oknum dinas PU, lantaran saat pemeriksaan internal sudah dianggap tidak ada masalah namun menjadi nilai buruk di BPK, itu pun akan diselidiki. "Kita tidak bisa sembarang menduga-duga, sebab itu semua akan diselidiki," katanya. Sebelumnya, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah Lampung meminta Kejaksaan Negeri Bandarlampung mengusut proyek di dinas pekerjaan umum yang diduga bermasalah, terutama yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan. "Setiap tahun realisasi sejumlah proyek PU selalu menjadi sorotan BPK, karena tidak sesuai dengan kontrak," kata Koordinator Presidium KPKAD Lampung Ginda Ansori. Dia mengatakan, terkait temuan kelebihan pembayaran proyek yang setiap tahun menjadi masalah, dari temuan tersebut potensi kerugian keuangan daerah mencapai miliaran rupiah. Ia melanjutkan, meskipun dinas PU mengklaim sejumlah rekanan sudah mengembalikan uang kelebihan pembayaran proyek ke kas daerah, bukan berarti masalah selesai. "Sudah sepantasnya Kejaksaan Negeri Bandarlampung mengusut dugaan korupsi di Dinas PU, apalagi sudah ada temuan BPK," kata dia. Menurutnya, yang harus ditelaah adalah adanya dugaan kerja sama antara pihak rekanan dengan oknum pengawas di Dinas PU. Ginda Ansori melanjutkan, ketika proyek sudah selesai "provisional hand over" (PHO) berarti sudah melalui tahap pemeriksaan baik dari tingkat pengawas, PPTK, PPK hingga kepala dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). "Ketika di tingkat internal dinas PU tidak ada masalah, kenapa selalu ada temuan oleh BPK bahkan setiap tahun. Artinya, ada konspirasi rekanan dengan PU," kata dia. Atas dasar itu, sudah seharusnya kejaksaan dan kepolisian mengusut dugaan kerja sama antara PU dan rekanan. ***2*** (RB*T013) Ridwan Chaidir (T.T013/B/R010/R010) 20-11-2015 14:43:27 Editor: Samino Nugroho COPYRIGHT © ANTARA 2015

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement