Responsive Advertisement
16/08/2016 08:53 WIB Kasus Setoran Proyek Masuk KPK BANDARLAMPUNG News - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang setoran proyek yang melibatkan Kepala Biro Perekonomian Pemprov Lampung, Farizal Badri Zaini, memasuki babak baru. Selain melaporkan dugaan penipuan itu ke Polda Lampung, korban sekaligus pelapor Djoko Prihartanto (48) rupanya juga membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bedanya, jika di Polda Lampung Djoko melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan uang, di KPK Djoko melaporkan tentang adanya dugaan broker proyek di Pemprov Lampung. Diketahui, pada 02 Agustus 2016 lalu Djoko Prihartanto melaporkan Farizal ke Polda dengan nomor laporan : LP / B – 1009 / VIII / 2016 / LPG/ SPKT tentang dugaan penipuan dan penggelapan. Menurut Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Ginda Anshori, pihaknya memberi pendampingan terhadap Djoko melaporkan dugaan broker proyek ke gedung KPK. Laporan itu dibuktikan dengan penerimaan laporan nomor agenda KPK: 2016-08-000039 dan nomor informasi: 85298 tertanggal 8 Agustus 2016. Menurut Ginda, Djoko kini didampingi oleh KPKAD Lampung dan LSM Lampung Corruption Watch untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. “Pihak berwajib jangan hanya melihat kasus penipuannya, tapi dugaan pengkondisian proyeknya juga harus diusut tuntas,” kata Ginda. Dosen Pendidikan Budaya Anti Korupsi Poltekes Tanjungkarang itu mengatakan, saat ini pihaknya juga sudah mengantongi sejumlah bukti yang mencukupi untuk melaporkan dugaan setoran proyek tersebut. Diantaranya bukti rekaman video, rekaman dan percakapan via aplikasi whatsapp (WA) yang mendukung telah terjadi aliran dana setoran proyek tersebut. “Kami menilai laporan polda menjadi pintu masuk dugaan pengungkapan makelar proyek di Pemprov Lampung. Sehingga perlu diusut lebih lanjut, untuk mengungkap kasus ini secara keseluruhan,” kata Gindha Namun didesak lebih lanjut, Ginda engan merinci mengenai detail data tersebut. Menurutnya dalam waktu dekat KPKAD akan melakukan konfrensi pers untuk memberikan keterangan lebih lanjut. “Senin kami akan demo di kantor Gubernur, menuntut penyelesaian masalah ini. Data-data tersebut akan kami paparkan disana, semuanya,” pungkas Ginda. (iqb/and)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement