Responsive Advertisement
06/07/2015 09:43 WIB Gudang Beras Lamteng Terbengkalai BANDARLAMPUNG News - Hidup segan mati tak mau. Ungkapan peribahasa itu sepertinya cocok dengan kondisi bangunan Gudang Beras atau Gudang Komoditi Sistem Resi di Kampung Tanjungharapan, Kecamatan Anaktuha, Lampung Tengah (Lamteng). Proyek senilai Rp3,8 miliar milik Pemerintah Kabupaten Lamteng itu kini terbengkalai. Sejak selesai dibangun pada awal 2012, gudang itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Wajar, jika kemudian proyek yang dikerjakan CV Alam Karya Abadi itu dianggap sarat dugaan korupsi dan kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsugih sedang mendalami kasusnya. Berdasarkan pantuan harianlampung.com, Minggu (5/7), lokasi bangunan gudang itu berjarak sekitar 27 kilometer dari Gunungsugih. Kondisi bangunan tidak terawat. Warna cat yang didominasi putih dan cream yang menempel di dinding bangunan sudah terlihat kusam. Wartawan kami hanya bisa memantau kondisi bangunan dari bagian luar. Sebab, gudang dalam keadaan terkunci. Bahkan, gemboknya sudah terlihat berkarat, mungkin karena sudah lama tidak dibuka. Beruntung, pagar depan lokasi gudang tidak terkunci sehingga wartawan bisa masuk ke halaman untuk sekadar melihat-lihat bangunan yang berukuran sekitar 28 x 50 meter itu. Menurut keterangan warga yang ditemui di lokasi, gudang itu memang belum pernah difungsikan sejak selesai dibangun beberapa tahun lalu. “Nggak tau kenapa, emang nggak pernah dipakai tuh gudangnya pak. Katanya sih lagi bermasalah. Tapi masalahnya apa saya nggak tau,” ujar seorang warga yang menolak disebutkan namanya, Minggu (5/7). Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Lamteng I Kadek Asian Nafiri sangat menyayangkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat. Menurutnya, anggaran yang telah digelontorkan melalui APBD terkesan percuma karena hasil proyek itu tidak dimanfaatkan. "Dinasnya nggak bener. Sudah empat tahun gudang itu belum difungsikan. Ya wajar saja kalau sekarang jadi sorotan kejaksaan,” kata I Kadek, saat dihubungi Minggu (5/7). Seharusnya, instansi terkait memiliki acuan yang jelas dalam program itu. Sebab, setiap proyek pembangunan sudah jelas apa saja peruntukannya. “Itu proyek gudang kan sudah jelas apa fungsinya. Kok sekarang tidak pernah digunakan? Ini dinasnya tidur,” tegas I Kadek. Sementara, hingga berita ini diturunkan pihak Disperindag Lamteng belum berhasil dikonfirmasi. Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsugih terus mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan gudang beras, senilai Rp3,8 miliar Tahun Anggaran (TA) 2011 itu, Menurut Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gunung Sugih, Tedi Nopriandi, saat ini pihaknya terus menyelidiki kasus itu, dengan mengumpulkan bukti dan keterangan dari sejumlah saksi. “Semua pihak terkait akan kami panggil demi kepentingan penyidikan, terutama pejabat Diskoperindag Lamteng. Karena mereka yang terlibat langsung dalam proyek itu,” kata Tedi, saat dihubungi harianlampung.com melalui sambungan teleponnya, Minggu (28/06). Bahkan, sudah ada oknum pejabat yang dipanggil dua sampai tiga kali untuk diperiksa. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus itu, karena memang secara adminstrasi kasus itu melibatkan banyak pihak. “Kemungkinan tersangka bisa bertambah. Tapi, kami harus berhati-hati untuk melangkah ke sana (penetapan tersangka baru, Red) Sebab sekarang lagi tren kasus penetapan tersangka di praperadilankan,” canda Tedi. Kendati demikian, Tedi menyarankan wartawan untuk datang langsung ke kantor sehingga informasi yang diperoleh bisa lebih akurat. Dalam kasus dugaan korupsi gudang beras ini, Kejari Gunungsugih telah menahan dua tersangka. Yaitu, Ahmad Sobari sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Sekretaris Diskoperindag Lamteng dan Direktur CV Karya Alam Abadi, Rasid Hakim (rekanan). Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung menduga, sejumlah pejabat teras di Lamteng terlibat kasus itu. Selain Kepala Diskoperindag Lamteng, Abul Awaali Zubair SE, KPKAD juga menilai Sekretaris Daerah (Sekda) setempat, Adi Erlansyah ikut bertanggung jawab. Koordinator Presidium KPKAD Lampung, Ginda Ansori mengatakan, dugaan keterlibatan Adi Erlansyah terkait Surat Edaran (SE) yang dia terbitkan dengan nomor 9010/1436/LTD.7/2011 tertanggal 5 Desember 2011, perihal langkah- langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi berakhirnya tahun anggaran 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas/ Badan/ Bagian/Kantor se Kabupaten Lamteng. “Kepala Disperindag dan oknum pejabat teras lainnya diduga ikut bertanggung jawab dalam kasus ini, Kejari seharusnya jeli mengusut perkara ini,” kata Ginda malalui rilisnya Senin (22/6). (kap/lw/mnz)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement