Responsive Advertisement
Kejaksaan Teliti Proyek PT BSS Ilustrasi/Ist BANDARLAMPUNG,FS-Kejaksaan Negeri (Kejari) Blambangan Umpu, Waykanan, meneliti pegerjaan proyek milik PT Buai Serunting Sakti (BSS) dalam pemeliharaan ruas jalan Tegal Mukti – Pagar Iman, Kecamatan Negeri Besar, Waykanan dengan menelan anggaran APBD 2016 sekitar Rp 2,5 miliar. Proyek milik Anggota DPRD Way Kanan tersebut diindikasikan melanggar hukum, seperti, pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, melebihi batas waktu pengerjaan. Selain itu pemda setempat juga telah membayar seluruh anggaran meskipun pengerjaan baru mencapai 60 persen.“Kami teliti dan uji dulu kebenarannya, baik melalui berita maupun laporan,” Kata Kajari Waykanan, M.Hidayat, Senin, (23/1). Saat disinggung pemenang proyek pengerjaan pemeliharaan jalan itu milik anggota DPRD Waykanan berinisial HD, Hidayat mengaku akan mengikuti aturan yang berlaku. “Kita mengikuti aturan yang benar itu gimana, gitu aja,”pungkasnya. Sementara itu, Akademisi Hukum Universitas Bandarlampung (UBL), Gindha Anshori mengaku prihatin kepada anggota DPRD yang bekerja melalui pengerjan proyek untuk menambah pundi kekayaan pribadi. Karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat serta telah keluar dari prosedur etis seorang pejabat negara atau daerah. “Dewan itu harus mencerminkan perilaku yang baik dan bekerja berdasarkan aturan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa kewenangan Dewan terbatas pada tiga hal, yakni anggaran, legislasi dan pengawasan,” kata Gindha. Gindha juga menilai semestinya pemecatan dari Badan Kehormatan (BK) dan menjalani proses hukum. “Tapi sejauh ini tidak berani lah sejauh itu,” singkatnya. Gindha Ansori juga aparat hukum agar menelusuri proyek pengerjaan pemeliharaan ruas jalan Tegal Mukti – Pagar Iman, Kecamatan Negeri Besar, Waykanan yang diduga dikerjakan oleh PT Buai Serunting Sakti milik anggota DPRD Waykanan berinisial HD dengan menelan anggaran sekitar Rp2,5 miliar pada 2016. Pasalnya, proyek pemeliharaan jalan itu tidak sesuai dengan spesifikasi dan telah melebihi masa kontrak kerja, dimana semestinya dapat selesai pada 2016 lalu. Namun, kenyataannya, PT Buai Serunting Sakti masih melanjutkan pengerjaannya pada 2017 yang diperkirakan baru dikerjakan sekitar 60 persen. Namun, pemda Waykanan telah mencairkan 100 persen dana tersebut. “Harusnya Dinas PU setempat dapat menegor sampai memutus kontrak kerjanya agar ada efek jera, kenapa pekerjaan tahun 2016 dikerjakan pada 2017. Karena semua pembangunan harus selesai sampai akhir Desember 2016 kemarin, jika tidak maka di buka lagi pada proses pelelangan tahun berikutnya. Kita juga mempertanyakan kenapa Dinas PU dan aparat hukum setempat bungkam dengan permasalahan ini,” kata Ginda, Minggu (22/1). “Mau dia presiden sekalipun yang mempunyai pekerjaan itu, harus tunduk pada aturan yang ada, jika tidak maka harus diselesaikan. Kan jadi malu dan terkesan aneh kalau proyek itu dikerjakan oleh anggota DPRD untuk melakukan pemeliharaan jalan di dapilnya sendiri. Kalau tidak sanggup jangan ikut tender gitu,” ucapnya. (Tim) home Modus Monday, January 23, 2017

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement