Responsive Advertisement
Aparat Didesak Periksa Herman HN Walikota Bandarlampuung, Herman HN/Ist BANDARLAMPUNG,FS-Akademisi Hukum Universitas Bandarlampung (UBL)Ginda Anshori mendesak aparat hukum segera memeriksa Wali Kota Bandarlampung, Herman HN, atas dugaan tindak korupsi tunggakan dana bina lingkungan (biling) sekitar Rp21 miliar tahun 2016 lalu. “Seharusnya para penegak hukum di Lampung responsive menanggapi permasalahan serius di pemerintah Bandarlampung. Karena ini telah ditetapkan dalam perda yang bernama APBD, misalnya, untuk biling sekian, BPJS sekian. Nah…Ketika program itu ada dan tidak bisa direalisasikan sementara dananya ada, maka sudah wajar aparat hukum turun tangan,” kata Ginda, Minggu, (8/1). Semestinya aparat hukum dapat cerdik melihat tunggakan dana biling oleh pemerintah Bandarlampung yang diprediksi bakal dibayar memakai APBD 2017 ”Salah, karena itu berkaitan dengan perda yang harus dijalankan pemerintah Bandarlampung di tahun berjalan, bukan untuk membayar tunggakan di tahun sebelumnya. Tetapi sejauh mana aparat hukum cerdik melihat permasalahan ini atau jangan-jangan mereka (aparat hukum) mengambil manfaat dari situasi defisit ini. jadi muncul asumsi dari masyarakat adanya kongkalikong antara pemerintah Bandarlampung dan aparat hukum,”ungkapnya. “Kalau tidak ada dugaan kongkalikong, maka sudah pasti akan tuntas permasalahan ini dan sebagainya. Wajar kalau masyarakat curiga kan, karena banyak permasalahan seperti ini yang tidak ditanggapi, sementara permasalahan ini bukan bagian delik aduan kan,”sindirnya. Apabila pemerintah Bandarlampung memakai dana APBD tahun 2017 untuk membayar tunggakan dana biling 2016, maka, sambung dia, akan menjadi “haram” untuk dibayarkan memakai anggaran berjalan sekarang ini. ”Seharusnya ada evaluasi perubahan yang dinyatakan bahwa ada beberapa hal menyebabkan defisit sehingga pelunasan utang biling 2016 itu dapat dianggarkan kembali di APBD 2017. Nah, persoalan hari ini apakah dianggarkan atau tidak untuk membayar itu,”ucapnya. Namun, jika pemerintah mampu membayar tunggakan dana biling tahun 2016 lalu, maka secara otomatis menjadi kecurigaan baru nantinya, dimana pembayaran itu tidak dianggarkan, tetapi pemerintah Bandarlampung sanggup untuk membayarnya.”aneh kan jadinya, artinya bermasalah. Artinya pemerintah Bandarlampung harus beradaptasi dengan negeri yang tengah dilanda defisit ini dengan mengurangi pembangunan mercusuar supaya pelaksanaan anggaran APBD 2017 dapat berjalan baik dan benar,” pungkasnya. “Apalagi ada wacana pemerintah Bandarlampung mau membangun sejumlah fly over atau under pass pada 2017 mendatang. Tidak usah terlalu dipaksakan membangun infrasturuktu yang mapan untuk pencitraan.Semestinya pemerintah Bandarlampung bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan ini bersama pihak terkait. Kalau emang kurang paham kan Wali Kota Bandarlampung bisa menanyakan ke tim ahli bidang hukumnya, kan gitu. Jangan sampai nantinya tim ahli ini menjadi beban APBD pemerintah Bandarlampung,”tegasnya Ia berharap, para aparat hukum dapat mengawasi penggunaan anggaran pemerintah Bandarlampung tahun 2017 supaya dapat berjalan dengan baik dan maksimal.” Intinya mendampingi supaya walikota Bandarlampung tidak tersesat terlalu jauh dalam menggunakan anggaran,” pungkasnya. Diketahui, Pemerintah Bandarlampung diduga telah menunggak pembayaran dana bina lingkungan (biling) untuk SMA selama 8 bulan dan SMK sekitar 10 bulan se-Kota Tapis Berseri dengan total keseluruhan mencapai Rp. 21 miliar. Pasalnya, berdasarkan dana rekapitulasi jumlah siswa SMK penerima biling se-Bandarlampung mencapai 6958 siswa dari keseluruhan 12.031 siswa. Dari rincian 10 SMK di Bandarlampung, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, untuk Kelas X, program andalan Herman HN ini hanya menyasar 2.972 siswa, Kelas XI 2.503 siswa, dan Kelas XII 1.483 siswa. Sedangkan dana rekapitulasi jumlah siswa SMA penerima biling se-Bandarlampung mencapai 7571 siswa dari keseluruhan 16638 siswa. Dari rincian 17 SMA di Bandarlampung, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, untuk Kelas X, program andalan Herman HN ini hanya menyasar 2.650 siswa, Kelas XI 2.888 siswa, dan Kelas XII 2.033 siswa. (ZN/TM) Berita Kota home Monday, January 09, 2017

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement