Responsive Advertisement
Penggusuran Warga Muluskan Proyek PT. BA Jumat, 28 Februari 2014 | 16:18 WIB| 483 Kali Dibaca Publisher: Jay | E-mail Send | Cetak Print | PDF PDF BANDARLAMPUNG - Rencana PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) Sub Divre 3.2 Tanjungkarang, menggusur warga yang menduduki lahan 6 (enam) meter kiri dan kanan sepanjang rel kereta api dari Srengsem Panjang hingga Palembang, Sumatera Selatan diduga merupakan konspirasi memuluskan rencana proyek perusahaan PT. Bukit Asam (PT. BA). Dikertahui PT.BA melalui anak perusahaannya PT. Bukit Asam Transpacific Railway akan membangun rel ganda (double track) sepanjang 283 kilometer dari Tanjung Enim menuju Pelabuhan baru di Srengsem Bandarlampung. Proyek tersebut akan didanai investor PT. Rajawali Asia Resources, China Development Bank, dan China Railway Group limited dengan biaya 2,1 Miliar dolar AS dan diproyeksikan selesai 2017. Koordinator presidium posko pengaduan penggusuran warga oleh PT KAI, Gindha Ansori, S.H., M.H. mengatakan pihak PT. KAI, tidak pernah membahas tentang untuk apa masyarakat digusur, hanya saja dijelaskan karena bangunan tersebut telah mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. ’’Dalam perkembangannya ternyata ada maksud yang terselubung dari PT. KAI Tanjungkarang terhadap penggusuran ini yakni dimaksudkan untuk pembangunan rel ganda,’’ ungkap Ansori dalam rilis yang dikirimnya melalui Blackberry Messenger kepada Lampung NewsPaper, Kamis (27/2). Lebih dalam lagi Ansori menjelaskan, pihak PT KAI dalam hal ini telah melakukan pembohongan publik untuk tujuan menghindari ganti rugi kepada warga. ’’PT. KAI tak jujur bahwa sebenarnya untuk kepentingan pembangunan rel ganda. Sebagai perbandingan bahwa beberapa tahun yang lalu di kawasan Srengsem Panjang dibebaskan dengan ganti kerugian terhadap masyarakat,’’ jelasnya. Dirinya juga menerangkan, PT. KAI sampai saat ini belum menunjukkan yang menjadi alas hak bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka. ’’Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Pasal 46 Ayat (1) mengisyaratkan bahwa tanah yang terletak di ruang milik jalur kereta api dan ruang manfaat jalur kereta api disertifikatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,’’ bebernya. Kalaupun PT. KAI telah memiliki terangnya, sertifikat di atasnya ada bangunan milik orang lain tidak dapat dibenarkan secara hukum. ’’Dengan begitu masyarakat akan mempertahankan haknya sampai titik darah penghabisan. PT. KAI juga dalam hal ini ingin melakukan penggusuran ke warga tanpa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang dilalui oleh rel PT. KAI,’’ pungkasnya. Terpisah, Pihak PT KAI Sub Divre 3.2 Tanjungkarang, sampai berita ini diturunkan belum bisa memberikan keterangan. ’’Mohon maaf mas saya sedang ada rapat,’’ ungkap Humas PT KAI Sub Divre 3.2 Tanjungkarang, Muhaimin, saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (26/2). (bas/ced/een)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement