Responsive Advertisement
Pengajian Eva Dwiana dari Bantuan BANDARLAMPUNG,FS–Wali Kota Bandarlampung, Herman HN, mengaku dana Majelis Taklim Rachmat Hidayat (MTRH) yang dipimpin isterinya, berasal dari bantuan. "Jangan nuduh saya, kalau pengajian istri saya itu memakai uang dari APBD, silahkan boleh di cek, tidak ada itu. Hak saya pun tidak ambil, seperti biaya perjalanan sekitar Rp700 juta, biaya berobat dan pakaian dinas tidak saya ambil, kecuali gaji sekitar Rp6 juta. Karena itu hak saya dan harus diambil,” kata Herman, saat ditemui, di Aula SMA 2 Bandarlampung, Rabu, (7/12). Suami dari Eva Dwiana itu melanjutkan, pengajian MTRH itu bisa berjalan karena adanya bantuan dari berbagai pihak dan bukan meminta dari kepala dinas ataupun kepala badan. "Saya punya prinsip, kalau perlu jual rumah saya, Gak apa-apa saya ngemis demi agama. Tetapi saya sedih apabila ada orang yang kena saat dikomporin untuk menjatuhkan saya," tegasnya. Sebelum menjabat sebagai Wali Kota Bandarlampung, dirinya mengaku, sudah cukup mampu (kaya) untuk membiayai MTRH. Pasalnya, dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Kas Daerah Lampung selama 5 tahun, Kepala Biro Keuangan 5 tahun dan Kadispenda selama 6 bulan. "Hidup saya ini tidak neko-neko. Kalau mau menghabiskan uang, sewaktu saya menjabat Kasda saja. Karena saya yang memegang anggran Rp3 triliun pertahun. Jadi apabila bapak/ibu kalau ada yang dengar Herman HN korupsi, biar Tuhan mengotin mulutnya," tegasnya. Selain itu dirinya juga menjawab, terkait beredarnya kabar menerima uang dari pengusaha sekitar Rp70 miliar untuk pembangunan reklamasi yang memakan lahan seluas 11 hektar. "Pakai akal sehat dong, kira-kira laku gak lahan 11 hektar dibayar Rp70 miliar. Saya pikir itu tidak imbang dengan aset yang dikeluarkan,” ungkapnya. Tak hanya itu, dirinya juga membantah dugaan telah mengambil bantuan dana hibah dan bansos tahun 2015 yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung sebesar Rp60 miliar beberapa waktu lalu. "Hanya surat keterangan pertanggungjawaban yang belum diserahkan, Itu saja. Kalau Herman HN ngambil, boleh di cek,” katanya. Menurutnya, beredarnya kabar itu merupakan dari orang yang ingin menjatuhkannya sebagai Wali Kota Bandarlampung. Kendati demikian, sepanjang tidak menghabiskan uang rakyat, dirinya tidak akan terkena hasutan orang yang ingin menghancurkannya. "Saya ini orangya bersih, benar juga enggak. Tetapi saya sudah jujur, kalau dikasih orang dan tidak berbahaya, maka saya ambil. Kalau bakal bahaya, saya tidak mau. Untuk apa lagi, nama rusak dan semuanya rusak," pungkasnya. Untuk diketahui, MTRH diduga menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan rutinitas yayasan pengajian akbar yang dipimpinnya. Bagaimana tidak, setiap ada perhelatan besar MTRH, ustad-ustad kondang Nasional sering datang untuk mengisi acara. Seperti Ustad Soleh Mahmud alias Ustad Solmed yang pernah diundang mengisi tausiyah keagamaan di MTRH, 12 November 2015 lalu di Masjid Al Furqon. Dari sumber Tribunnews.com, Ustad yang sering wara wiri di stasiun tv ini mematok tarif hingga Rp10 juta. Belum lagi Ustad-Ustad kondang lainnya yang pernah diundang, seperti, Ustad Maulana, Ustadzah Dedeh Rosidah Syarifudin alias Mamah Dedeh, Ustad Wijayanto, dan lain-lain. Jika di rata-ratakan tarif ustad-ustad tersebut Rp10 juta sekali tampil, dan dalam setahun bisa 3 hingga 4 kali. Maka biaya yang dikeluarkan oleh MTRH bisa mencapai Rp30 juta hingga Rp50 juta. Tidak sampai disitu, rata-rata acara yang digelar oleh MTRH juga selalu dihadiri oleh ratusan warga masyarakat Kota Tapis Berseri. Contohnya, dari sumber duajurai.com, MTRH pernah mengadakan jalan sehat berhadiah paket umrah. Meski penyelenggaranya oleh majelis taklim, namun para pemenang diminta mengurus berkas pemberangkatan umrah ke Bagian Kesejahteraan (Kesra) Pemkot Bandar Lampung. Terkait hal ini, Ketua KPKAD (Komisi Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah) Lampung Gindha Anshori Wayka, mengatakan, setiap lembaga yang terdaftar resmi memungkinkan mendapat bantuan hibah dari pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dirinya melanjutkan, MTRH seharusnya mengklarifikasi sumber dana agar tidak timbulnya fitnah. "Kita memberikan kritik untuk lebih terang dan membantu mereka jauh dari fitnah. Jelaskan sumber dana itu, apakah usaha kebon karet atau mendapat funding dari negara lain," tegasnya. "Pengajian tidak boleh ada kepentingan untuk mendompleng elektabilitas dan popularitas. Pasalnya, mendompleng agama untuk hal tersebut sangat dilarang. Nanti kena marah Tuhan, kalau sudah marah kuasa manusia itu bisa langsung dicabut," tegas Anshori.(ZN/TM) Berita Kota home Wednesday, December 07, 2016

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement