Responsive Advertisement
Odani Siap Dipanggil KPK Istimewa BANDARLAMPUNG, FS - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Waykanan, Ahmad Odani menyatakan kesiapan dipanggil oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI guna menindaklanjuti laporan KPKAD terkait adanya dugaan korupsi sekitar Rp1 miliar saat peningkatan jalan Gunung Katun, Waykanan tahun 2016.‬ ‪"Saya siap aja hadir jika ada undangan dari KPK RI," Kata Odani melalui via SMS, Rabu (28/12).‬ ‪Dirinya menyambut baik jika KPK RI berkenan turun langsung ke Waykanan untuk meninjau laporan dari KPKAD beberapa waktu lalu.‬ ‪"Bagus jika KPK bisa turun langsung ke Waykanan, biar mereka tahu dan jangan mendengar dari laporan saja," tegas Odani.‬ ‪"Dan seandainya ada undangan dari KPK itu salah alamat. Karena KPK merupakan lembaga yang terdiri dari orang-orang cerdas dan sangat mengerti hukum,"ucapnya. Odani meyakini KPK sebagai lembaga yang memiliki kridibilitas sangat tinggi bisa memilah laporan masuk, mana harus ditindaklanjuti maupun tidak. Karena, laporan tersebut tidak mempunyai dasar serta hanya asumsi yang tidak jelas dan tiba-tiba muncul nama mantan kadis PU Way Kanan. "Kenapa bukan kadis PU sekarang, karena kejadiannya sekarang,"pungkasnya. Sebelumnya, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Waykanan, Ahmad Odani terancam dipanggil oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI terkait pelaporan dari KPKAD tentang adanya dugaan korupsi sekitar Rp1 miliar untuk peningkatan jalan Gunung Katun, Tanjung Ratu Waykanan tahun 2016. Juru Bicara KPK RI, Febri Diansyah mengatakan bahwa Pihaknya tengah menelaah laporan dari KPKAD Lampung terkait dugaan korupsi peningkatan jalan yang melibatkan mantan Kadis PU Waykanan, Ahmad Odani. "Kami sedang menelaah laporan beserta bukti seperti foto, apakah itu tergolong tindak pidana korupsi atau tidak,"Kata Febri, Senin, (26/12). "Kalau memang ada dan informasinya cukup signifikan, maka kami akan memanggil Ahmad Odani atau turun langsung ke Waykanan guna menindaklanjuti laporan itu,"ungkapnya. Kemudian, KPK RI juga akan berkoordinasi dengan KPKAD Lampung dalam menindaklanjuti dugaan korupsi peningkatan jalan gunung katun, Tanjung Ratu Waykanan tahun 2016. "Pelapor akan disampaikan informasi apakah laporan itu dilanjutkan ada atau tidak,"ucapnya. Sementara itu, Ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPAKD) Lampung, Gindha Anshori berharap Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dapat menindaklanjuti laporan yang telah dikirim pada Kamis, (15/12) dengan menurunkan tim untuk melakukan proses penyelidikan atas dugaan mark up dan korupsi sekitar Rp. 1 miliar terkait kasus peningkatan jalan Gunung Katun, Tanjung Ratu, Waykanan dengan menelan anggaran APBD sekitar Rp. 7,5 miliar yang saat itu dijabat oleh Ahmad Odani selaku Kepala Dinas PU. "Waykanan membutuhkan produk penegakan hukum yang selama ini memiliki banyak persoalan. Tetapi sampai saat ini, persoalan itu tidak terpublish dan tersentuh,"kata Gindha, Kamis, (22/12). Ia berharap, Kejagung dan KPK RI dapat mengusut tuntas dugaan korupsi mantan Kadis PU Waykanan dengan menurunkan tim guna menyelidiki persoalan ini. Selaku masyarakat asli Waykanan, Dirinya menginginkan agar kabupaten itu dapat lebih maju dibanding saat ini, apalagi permasalahan ini menyangkut fasilitas umum. "Jadi harus benar-benar didukung secara signifikan oleh pemerintah. Jangan sampai pemerintah bersekongkol bersama rekanan sehingga menghambat pembangunan di Waykanan menjadi tidak layak dan memperkaya diri sendiri maupun orang lain,"harapnya. (TM) home Way Kanan Wednesday, December 28, 2016

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement