Responsive Advertisement
NEGERI BESAR MENGGUGAT DI DEPAN DPRD & BPN LAMPUNG Add caption Diposkan oleh Dirman negeri besar di 01.55 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest Negeri Besar Tuntut Hak di DPRD dan BPN Ratusan warga yang tergabung dalam Front Negeri Besar Menggugat (FNBM) mendatangi gedung DPRD Lampung dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung. Ratusan massa dari Kabupaten Way Kanan itu menuntut haknya yang diserobot perusahaan PT Bumi Madu Mandiri (BMM). Ansori, koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) mengatakan, warga Negeri Besar yang merupakan masyarakat adat Way Kanan itu menuntut 4650 hektar tanahnya yang dibagi dua oleh masyarakat Negeri Batin. DPRD maupun BPN mesti mengembalikan tanah warga 2325 hektare yang dibayar PT BMM kepada Negara Batin. Menurut Ansori, 4650 hektare adalah mutlak milik marga buay pemuka bangsa Raja Negeri Besar. Berdasar peta bidang nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 lahan seluas 4650 hektar itu terletak di kampung negeri besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kaliawi dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Way Kanan. “Hal yang sama tercantum dalam peta marga tahun 1930 dan surat pernyataan batas tanah ulayat tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah kecamatan Negara Batin dan Negeri Besar 18 Februari 2000,” kata Ansori, Selasa (11/6). Napoleon, anggota komisi I DPRD Lampung yang menemui warga berjanji akan menindaklanjuti hal ini, jika masyarakat memiliki bukti-bukti kuat. Dia juga berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait seperti BPN, BMM, dan warga jika memang ada hak warga yang dilanggar. “Kalau memang warga punya bukti-bukti yang kuat, yakinlah hal ini akan kami perjuangkan di komisi I. Dan saya berjanji akan segera memanggil BPN, BMM, jika memang hal ini telah melanggar hak kepemilikan tanah warga,” kata Napoleon. Setelah dari DPRD, warga kembali berunjuk rasa di BPN. Disana, empat perwakilan warga menemui 6 perwakilan BPN. Syarif Darmawan, Kepala Bidang Penataan Penguasaan Penilikan BPN Lampung, mengatakan, belum bisa mengambil keputusan karena kakanwil tengah melakukan pelatihan. Menurut Syarif, saat ini sudah ada putusan MA tentang eksekusi pelaksana kegiatan PT BMM. “Jadi sejauh ini PT BMM sudah melaksanakan proses peradilan. Kami tidak mungkin melanggar hal itu,” kata dia.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement