Responsive Advertisement
Miliaran Proyek Infrastruktur Sarat Korupsi, Eksekutif – Legislatif Waykanan Bungkam Bongkar Post 9:36:00 AM Bagikan ke: URL Waykanan, BP Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Waykanan tampak enggan diminta konfirmasinya terkait sejumlah proyek di kabupaten tersebut, yang nilainya miliaran rupiah, yang diduga kuat sarat korupsi. Begitu juga dengan pihak legislatif, melalui Komisi III DPRD Waykanan, yang membidangi persoalan pembangunan, tak ada satupun yang bisa diminta keterangan. Eksektutif – Legislatif bungkam. Hal ini sangat disayangkan Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) yang sempat melayangkan surat kepada ketiga rekanan yang mengerjakan tiga proyek pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Waykanan. Ketiga rekanan tersebut yakni PT. Buana Permai Jaya yang mengerjakan pembangunan Jalan Negeri Besar - Negara Jaya dengan pagu anggaran Rp9.250.000.000, PT Purna Bhakti Abadi yang mengerjakan pemeliharaan Jalan Negeri Besar - Sp. Kaliawi Indah dengan pagu anggaran Rp4.750.000.000, dan CV Master yang mengerjakan pemeliharaan Jalan Bima Sakti - Tiuh Baru dengan pagu anggaran Rp1.200.000.000. Melalui surat bernomor 2085/B/KPKAD/LPG/X/2016 tertanggal 22 oktober 2016, perihal Teguran/Peringatan Agar Pekerjaan Sesuai Spesifikasi, yang ditujukan kepada Direktur masing-masing perusahaan tersebut, dan ditembuskan kepada Bupati dan Dinas PU Waykanan, hingga hari ini belum juga menuai tanggapan. “Masih kita monitor, tak banyak perubahan, masih kita tunggu pemeliharaan sampai 6 bulan ke depan,” papar Ansori, via Blackberry Messenger –nya, Senin malam (19/12/2016). Diberitakan sebelumnya, sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah yang berada di Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Waykanan, terindikasi korupsi. Pemerintah Kabupaten Waykanan, tutup mata. Diantaranya, pembangunan Jalan Negeri Besar - Negara Jaya dengan pagu anggaran sebesar Rp9.250.000.000, yang dimenangkan oleh PT. Buana Permai Jaya dengan nilai kontrak Rp9.120.440.000. Diketahui berdasarkan informasi LPSE, perusahaan ini beralamat di Jalan Laksamana Malahayati no. 22/94 Bandar Lampung. Kemudian, pemeliharaan Jalan Negeri Besar - Sp. Kaliawi Indah, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.750.000.000, dimenangkan oleh PT Purna Bhakti Abadi dengan nilai kontrak Rp4.661.760.000. Diketahui, berdasarkan informasi LPSE, perusahaan ini beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 88, Bandar Lampung. Berdasarkan sumber Bongkar Post, kedua pekerjaan ini diborong oleh rekanan yang sama asal Bandar Lampung, berinisial SMN. Pada kedua pekerjaan tersebut, ditemukan beberapa indikasi pekerjaan yang tak sesuai spesifikasi, sehingga mengarah kepada unsur korupsi. Antara lain, adanya penawaran yang dimenangkan rekanan yang tidak sampai 2 persen; pekerjaan diduga dikerjakan secara asal – asalan. Dimana cor gorong - gorong ketebalannya tidak sampai 20cm, pasangan batu pada gorong-gorong tidak sesuai ketebalan 30cm, penulangan plat pada gorong-gorong hanya dipasang satu lapis besi yang seharusnya 2 lapis (sehingga mampu menopang beban 25 ton). Indikasi lainnya, sulit membedakan antara agregat kelas A dan B, banyak saluran drainase / siring yang rusak dan tertimbun tanah akibat penggunaan alat berat motor grader yang asal-asalan. Sementara pada pekerjaan pemeliharaan Jalan Bima Sakti - Tiuh Baru dengan pagu anggaran sebesar Rp1.200.000.000 yang dimenangkan oleh CV Master dengan nilai kontrak Rp1.194.298.000, diborong oleh rekanan berinisial PBU. Indikasi kecurangannya adalah, penawaran yang dilakukan pemenang tidak sampai 2 persen, pekerjaan yang dilakukan secara asal-asalan dimana, tidak dilakukannya pembentukan bahu jalan dan pengupasan serta pembersihan semak damija menggunakan alat berat berupa motor grader, lapisan telford (onderlagh) yang tidak menggunakan batu 10/15 diganti dengan base B sehingga terjadi perubahan rencana yang tak sesuai RAB. Sumber Bongkar Post menyayangkan Pemerintah Kabupaten Waykanan membiarkan proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah tersebut tanpa pengawasan dan dikerjakan tak sesuai spesifikasi. “Jelas hal ini akan merugikan keuangan negara dan masyarakat Waykanan khususnya sebagai pengguna jalan lintas tersebut,” ujar warga setempat yang enggan namanya ditulis. Tak hanya itu, aparat penegak hukum juga diminta untuk turun lapang mengecek kondisi pekerjaan bernilai miliaran rupiah, yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum setempat tahun anggaran 2016 ini. “Ya, harus segera kros cek lapangan dong, jika ditemukan adanya pelanggaran unsur korupsi, ya harus segera ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya. (ian/red)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement