Responsive Advertisement
KPKAD Minta Polda Lampung Jelaskan Hasil Penyelidikan Dugaan Pemalsuan Perda RTRW Oleh PT SBR Penulis inilampung - 21/12/2016 0 169 Berbagi di Facebook Tweet di Twitter INILAMPUNG.Com – Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) menyurati Kepolisian Daerah (Polda) Lampung meminta penjelasan atas hasil penyelidikan dugaan pemalsuan Perda RT RW Kota Bandar Lampung 2011 – 2030. Menurut Kordinator KPKAD Ansori, bahwa laporan KPKAD atas dugaan pemalsuan Perda RTRW telah dilakukan sejak 18 Juni 2012 lalu. Namun hingga saat ini tidak ada perkembangannya. “Kepada Yth, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) telah melaporkan secara tertulis dugaan pemalsuan pada Pasal 25 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun hingga kini tidak jelas hasil penyelidikannya,” katanya melalui rilis yang diterima inilampung.com, Rabu (21/12/2016). Dikatakan Ansori, atas pemalsuan Perda RTRW, PT. Sumatera Bahtera Raya (PT. SBR) diduga telah mendapat manfaat. Apalagi, lanjut dia, PT SBR yang ditengarai bagian dari AS (Ayin) disinyalir tidak diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kami juga mendapat informasi bahwa PT. Sumatera Bahtera Raya sudah dipindahtangankan kepada orang lain,” ujarnya. Ditambahkan Ansori, permintaan KPKAD atas hasil perkembangan penyelidikan itu dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan. Karena ada dugaan PT Sumatera Bahtera Raya terlibat melakukan pemalsuan. (Ril/ilc-2)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement